TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN URUSAN MINERBA PASCA UU NO 23/2014

1. Penyerahan pengelolaan IUP/IPR dari Bupati/Walikota kepada Gubernur, berikut dokumen pendukung.

2. Penyerahan pengelolaan IUP PMA dari Bupati/Walikota/Gubernur kepada Menteri, berikut dokumen pendukung.
3. Pemerintah Provinsi membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan perizinan, sekaligus membuat Perda Perizinan sebagai pelaksanaan UU 23/2014 dan UU 4/2009 beserta turunannya.
4. Untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota, Gubernur dapat membentuk UPT di kabupaten/kota.
5. Gubernur memperbanyak pegawai fungsional IT sebagai pengawas kegiatan pertambangan di kabupaten/kota.
6. Gubernur segera menyelesaikan permasalahan IUP Non C&C.
7. Gubernur mulai mengembangkan dan memperkuat database pertambangan minerba.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PETA GEOLOGI DAN SEBARAN POTENSI BAHAN TAMBANG SULBAR

Baca selengkapnya

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015 A. PENGERTIAN 1. WP (Wilayah Pertambangan) : adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 2. WPR (Wilayah Pertambangan) : Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 3. IPR : (Izin Pertambangan Rakyat) : adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas . B. LATAR BELAKANG Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara goto

Baca selengkapnya

Teknologi PLTA Tumbuan Mamuju

Ilustrasi gambar pembangkit listrik Mamuju ESDM SULBAR - Pelaksanaan Ground Breaking proyek-proyek pembangunan di Sulawesi Barat sebagai pendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sulawesi dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diihadiri beberapa Menteri terkait, yang pelaksanaannya bertempat di rumah Adat Mamuju (10/2). Dalam Ground Breaking tersebut telah menetapkan pembangunan PLTA Tumbuan Mamuju dengan kapasitas 450 Mega Watt akan dibangun oleh PT. Hadji Kalla sebagai perusahaan nasional. Peresmian Proyek MP3EI di Sulawesi Barat Terkait pembangunan PLTA Tumbuan yang menjadi polemik di masyarakat khusunya yang bermukim di daerah aliran sungai Karama, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Konservasi Energi,Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Amrullah Said, ST. mengatakan teknologi yang digunakan pada PLTA Tumbuan menggunakan sistem Run of River (ROR) yang artinya me

Baca selengkapnya

ESDM SULBAR

Cari Blog Ini