|
•Pasal 50 UU 4 Tahun 2009 à WIUP Mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
•Pasal 2 PP 23 Tahun 2010 à Mineral radioaktif meliputi radium,
thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya
•Pasal 2 PP 23 Tahun 2010 à WIUP Mineral radioaktif diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
|
Postingan populer dari blog ini
PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)
PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015 A. PENGERTIAN 1. WP (Wilayah Pertambangan) : adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 2. WPR (Wilayah Pertambangan) : Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 3. IPR : (Izin Pertambangan Rakyat) : adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas . B. LATAR BELAKANG ...
Pulau Saboyang : · Berada pada Titik Koordinat -2.258530 LS, 117.326701 BT · Luas Wilayah 16 Hektar · Panjang Jaringan Listrik 892 Meter · Jumlah Rumah 48 RTS, Sarana Umum 4 RTS terdiri dari Pos Polisi, Mesjid, TPA dan Posyandu · Rumah Pembangkit berada pada Titik Koordinat -2.359355 LS, 117.328231 BT · Perencanaan PLTS Terpusat Pulau Samataha : · Berada pada Titik Koordinat -2.453369 LS, 117.325516 BT · Panjang Jaringan Listrik 950 Meter · Jumlah Rumah 27 RTS, Sarana Umum 3 RTS terdiri dari Mesjid, TPA dan Posyandu · Rumah Pembangkit berada pada Titik Koordinat -2.453862 LS, 117.325323 BT · ...
Komentar
Posting Komentar