Solusi dari masalah ini adalah masing-masing Pemda akan bekerjasama membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola blok tersebut guna mendapatkan Participacing Interest (PI) sebesar 10 persen.
Pengelolaan Blok Sebuku saat ini kelola Pearl Oil selaku operator, Total E&P Sebuku, dan Inpex South Makassar Ltd. Penandatangan kontrak kerja blok ini dilakukan pada 22 September 1997, dan berakhir pada 22 September 2027.
"Semua pihak menyampaikan solusi, dicapai satu kesepakatan di sekitar pulau Sebuku, wilayah bertetangga partisipasi ini dikelola bersama oleh masing-masing provinsi. Ada satu yang sudah produksi ada delapan yang masih eksplorasi akan membentuk BUMD bersama khusus mengelola partisipasi interest," ucap Menteri ESDM Sudirman Said di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Sudirman menambahkan, permasalahan ini akhirnya selesai ketika pihak terkait bersama-sama bekerja untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk pribadi.
"Biasanya situasi begini sulit tapi ketika bicara rakyat tidak ada yang sulit. Tidak ada pikiran lain yakni rakyat, bertahun-tahun masalah dengan itikad kedua belah pihak selesai," jelasnya.
Menurut Sudirman, nantinya dengan kerjasama ini kedua pemda ini akan mendapatkan dana bagi hasil dari blok migas tersebut sebesar 50:50.
"Berdua sepakat 50-50 baik yang diperoleh, yang diproduksi maupun dari dana bagi hasil pemerintah. Nantinya saham dikelola bersama akan dibentuk badan usaha milik bersama. Masing-masing daerah tentu punya policiy, bentuk badan usaha ramping saja sebab operasinya dikerjakan kontraktor," jelasnya.
Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, blok migas tersebut memiliki cadangan gas bumi sebesar 236 miliar standar kaki kubik. Blok tersebut telah memproduksi kondensat sebanyak 94 barel minyak per hari dan gas bumi sebanyak 99 juta kaki kubik per hari.
"Produksi gasnya 100 persen untuk kebutuhan PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang," tukasnya.
(rzk) sumber: okezone.com
Komentar
Posting Komentar