|
PERPANJANGAN IUP OPERASI (Pasal 45 PP
23/2010)
|
||||||||
|
1.Permohonan perpanjangan, Paling cepat 2 (dua) tahun sebelumnya, Paling lambat 6 (enam) bulan
2.Dilengkapi:
a)Peta dan batas koordinat wilayah
b)Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir
c)Laporan akhir kegiatan operasi produksi
d)Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
e)Rencana kerja dan anggaran biaya
f)Neraca sumber daya dan cadangan
3.Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan berdasarkan hasil evaluasi apabilan tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
4.Penolakan disampaikan kepada pemegang IUP OP
paling lambat sebelum berakhirnya IUP OP
5.Dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
|
PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)
PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015 A. PENGERTIAN 1. WP (Wilayah Pertambangan) : adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 2. WPR (Wilayah Pertambangan) : Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 3. IPR : (Izin Pertambangan Rakyat) : adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas . B. LATAR BELAKANG ...
Komentar
Posting Komentar