Saat ini tim eksplorasi dari perusahaannya sedang melakukan studi untuk mencari blok migas yang potensial untuk dikembangkan. BP Indonesia berencana menambah beberapa blok minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Salah satu yang menjadi incaran dari perusahaan asal Inggris ini adalah blok migas yang berada di Indonesia bagian Tengah dan Timur. Country Head BP Indonesia Dharmawan Syamsu mengatakan saat ini tim eksplorasi dari perusahaannya sedang melakukan studi untuk mencari blok migas yang potensial untuk dikembangkan. Studi ini sudah dimulai sejak dua tahun terakhir. Dharmawan masih merahasiakan blok migas yang menjadi incaran BP. “Mungkin gambaran besarnya di Timur dan wilayah Tengah dan timur, offshore (lepas pantai),” kata dia kepada Katadata, saat ditemui di kantor SKK Migas, kemarin. Saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga melelang beberapa blok migas melalui penawaran langsung dan lelang reguler. Untuk penawaran langsung ada Bukit Gajah (Offshore Kepulauan Ria
Postingan
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menawarkan wilayah kerja (WK) minyak dan gas konvensional. Ada 14 WK yang ditawarkan kepada investor dalam penawaran tahap I 2016. Supaya WK diminati calon investor, pemerintah menerapkan skema lelang baru, yakni open bid split. Dengan model lelang tersebut, peserta menawar bagi hasil migas sesuai dengan skala perekonomian. Peserta lelang juga berhak menawar besaran bonus tanda tangan. Pemerintah nanti memilih berdasar komitmen investasi. Penawaran terbaik pun didasarkan pada owner estimate yang telah ditetapkan untuk setiap WK. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko menyatakan, pemerintah ingin seluruh penawaran itu bisa diminati. Sebab, penawaran WK migas merupakan upaya mendorong eksplorasi dan eksploitasi yang bermuara di peningkatan penemuan cadangan migas dan produksi (lifting) migas. ’’Karena itulah. minat investor untuk berpartisipasi pada penawaran tersebut harus ditingkatkan,’’
Jakarta, EnergiToday-- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan membangun Depo Pertamina di Tanjung Tubo, Kabupaten Majene, bekerja sama dengan PT Pertamina untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas masyarakat Sulbar. "Empat tahun lalu sudah ada rencana pembangunan depo Pertamina di Sulbar, namun karena ada kendala teknis kesepakatan kerjasama ini baru akan kembali dilaksanakan tahun ini," tutur Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, seperti dilaporkan Inilah.com,Senin (18/7). Menurut dia, pembangunan Depo Pertamina di Sulbar dilaksanakan dengan tujuan agar kebutuhan BBM di Provinsi Sulbar dapat terpenuhi secara lansung dan tidak lagi didistribusikan dari Depo Pertamina Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan. Ia mengatakan pembangunan Depo Pertamina itu dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM terhadap sejumlah industri di wilayah Provinsi Sulbar dan kebutuhan sejumlah kendaraan yang menjadi sarana transportasi di Sulbar yang jumlahnya terus meningkat seiring dengan berkembangny
Jakarta, Pemerintah c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini, Senin (18/7), di Jakarta mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi (WK Migas) Konvensional Tahap I Tahun 2016. Penawaran WK Migas ini adalah upaya untuk menambah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan meningkatkan penemuan cadangan migas nasional. Jumlah WK Migas Konvensional yang ditawarkan adalah sebanyak 14 WK yang terdiri dari 7 WK melalui mekanisme Penawaran Langsung dan 7 WK melalui mekanisme Lelang Reguler. Untuk meningkatkan minat investor berpartisipasi pada Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2016, Pemerintah menerapkan skema baru, yaitu model lelang “open bid split”. Investor dapat menawar bonus tanda tangan dan split bagi hasil. Pemenang lelang akan ditentukan berdasarkan penawaran terbaik berdasarkan usulan komitmen pasti eksplorasi, bonus tanda tangan dan penawaran bagi hasil sesuai dengan tingkat keekonomian (owner estimate) yang tercantum
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali menawarkan Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi (WK Migas) Konvensional Tahap I Tahun 2016. Penawaran WK Migas bertujuan untuk menambah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang akan meningkatkan penemuan cadangan migas nasional. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko mengatakan, jumlah WK Migas Konvensional yang ditawarkan sebanyak 14 WK. Ini terdiri dari 7 WK melalui mekanisme Penawaran Langsung dan 7 WK melalui mekanisme Lelang Reguler. Untuk menarik minat investor, pada penawaran WK kali ini pemerintah menerapkan skema baru, yaitu model lelang open bid split. Dengan begitu, investor dapat menawar bonus tanda tangan dan split bagi hasil. "Skema baru penawaran WK Migas Konvensional ini tetap berdasarkan kontrak kerja sama atau kontrak bagi hasil. Skema ini dimaksudkan untuk menggairahkan investasi di bidang hulu migas dan mengoptimalkan manfaat bagi negara," kata S
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi (WK Migas) Konvensional Tahap I Tahun 2016 dengan skema baru. Penawaran WK Migas ini disebut sebagai upaya untuk menambah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan meningkatkan penemuan cadangan migas nasional. Kementerian ESDM menyebutkan, jumlah WK Migas Konvensional yang ditawarkan sebanyak 14 WK yang terdiri dari 7 WK melalui mekanisme Penawaran Langsung dan 7 WK melalui mekanisme lelang reguler. Dikutip melalui laman resmi Kementerian ESDM, demi mendongkrak minat investor berpartisipasi pada Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2016, Pemerintah menerapkan skema baru, yaitu model lelang open bid split . Melalui skema ini, investor dapat menawar bonus tanda tangan dan split bagi hasil. Pemenang lelang akan ditentukan berdasarkan penawaran terbaik berdasarkan usulan komitmen pasti eksplorasi, bo
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menawarkan wilayah kerja minyak dan gas (WK Migas) konvensional. Penawaran lelang WK migas ini adalah upaya pemerintah menambah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan meningkatkan penemuan cadangan migas nasional. Pengumuman penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2016 diumumkan pada Senin (18/7) di Jakarta. Jumlah WK Migas Konvensional yang ditawarkan adalah sebanyak 14 WK yang terdiri dari 7 WK melalui mekanisme penawaran langsung dan 7 WK melalui mekanisme Lelang Reguler. Untuk meningkatkan minat investor berpartisipasi pada Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2016, pemerintah menerapkan skema baru, yaitu model lelang open bid split. Investor dapat menawar bonus tanda tangan dan split bagi hasil. Pemenang lelang, sebagaimana dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin (18/7) akan ditentukan oleh penawaran terbaik berdasarkan usulan komitmen pasti eksplorasi, bonus tanda tanga
Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat mengakui telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan aktivitas para penambang liar yang beroperasi di daerah tersebut. "Kami telah bekerja keras untuk menghentikan kegiatan penambangan secara ilegal. Tapi upaya itu rupanya hanya didengar saja tanpa ada upaya serius untuk menghentikan aktivitasnya," kata Kepala Bidang Pertambangan Umum, Dinas ESDM dan Pertambangan Provinsi Sulbar, Patrik Galampo di Mamuju, Rabu. Menurutnya, upaya untuk menghentikan para pelaku Illegal Mining di Sulbar tersebut, akan terus dilakukan karena berpotensi merugikan negara. "Kami sudah melakukan beberapa hal dalam rangka menghentikan illegal mining di daerah ini diantranya melaporkan kepada pihak kepolisian," ujar Patrik. Selain melaporkan ke pihak yang berwajib, pihaknya juga melakukan sosialisasi UU nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba dan pertambangan umum serta melarang masyarakat m
Senin, 30 Mei 2016 07:10 WIB | 4.573 Views Pewarta: M Faisal Hanapi PLN (ANTARA) Mamuju (ANTARA News) - General Manajer PT PLN Wilayah Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, Wasito Adi meminta masyarakat agar melaporkan petugas PLN yang menjadi calo pemasangan meteran listrik. "Kami akui pelayanan kami masih kurang, karena adanya temuan Ombudsman Sulbar yang menemukan adanya pencaloan pemasangan listrik di wilayah Sulbar," kata Wasito Adi di Mamuju, Senin. Ia meminta agar masyarakat melaporkan ketika menemukan masih ada pencaloan pemasangan listrik karena itu tidak dibenarkan. Ia mengatakan oknum itu bisa dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diselesaikan secara hukum. "Pembayaran pemasangan meteran listrik dilakukan melalui Bank atau Kantor Pos tidak boleh melalui calo, karena itu tidak dibenarkan, kalau ada calo laporkan untuk ditindak secara hukum," katanya. Ia mengatakan, pelayanan PLN di wilayah Sulbar akan terus diperbaiki dan dimaksimalkan se
Pemerintah dan PT PLN (Persero) serius sukseskan pembangunan listrik 35.000 mega watt (MW), hal ini terlihat dari konsistensi yang ditunjukkan semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kendala yang ada. Bertempat di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dalam acara bertajuk pertemuan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) dan Pengembang listrik swasta. Menteri ESDM Sudirman Said, mengajak kepada seluruh perusahaan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) untuk melihat program pembangunan listrik 35.000 MW bukan sekedar project semata, namun sebuah movement atau gerakan untuk menerangi seluruh Indonesia. “Angka 35.000 MW itu bukan angka yang tiba-tiba muncul, tapi angka yang dihitung dengan cermat didasari dengan asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, jadi 35.000 MW bukan sekedar target tapi kebutuhan” tegas Menteri ESDM. Senafas dengan hal tersebut, PLN juga mengamini pernyataan dari Menteri ESDM, PLN terbuka untuk seluruh mas
Kamis, 9 Juni 2016 05:30 WIB Pewarta: Aco Ahmad "Listrik sering padam pada malam hari. Imbasnya, ummat Muslim yang melaksanakan ibadah shalat tarwih ... Mamuju (ANTARA Sulbar) - Masyarakat yang bermukim pada tiga kecamatan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dikeluhkan karena listrik sering padam saat malam hari. "Listrik sering padam pada malam hari. Imbasnya, ummat Muslim yang melaksanakan ibadah shalat tarwih terpaksa hanya menggunakan pelita untuk menerangi jemaah," kata Awi yang juga warga Kecamatan Papalang di Mamuju, Rabu. Menurut dia, tiga kecamatan yang mengalami layanan listrik buruk itu diantaranya Kecamatan Papalang, Sampaga dan Tommo. "Dari delapan kecamatan yang ada di Mamuju maka hanya tiga kecamatan ini yang tidak maksimal karena sering padam pada malam hari," ujarnya. Karena itu kata dia, jajaran PLN harus bisa memperhatikan keluhan konsumen ini. Apalagi, dalam suasana bulan Ramadhan maka layanan listrik tentu sangat dibutuhk
By inspirasi bangsa - June 4, 2016 9 Ist JAKARTA, Inspirasibangsa (4/6) — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhir-akhir ini agresif dalam mengeluarkan sejumlah regulasi dalam rangka mengembangkan energi terbarukan yang dinilai masih belum terlalu dioptimalkan penggunaannya di Tanah Air. “Ada beberapa regulasi yang akan dikeluarkan, kenapa kami sekarang sangat agresif karena regulasi-regulasi itu salah satu alat untuk mendongkrak percepatan pengembangan energi baru terbarukan,” kata Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Maritje Hutapea dalam diskusi di Jakarta, Jumat. Apalagi, menurut dia, selama ini energi baru terbarukan diklaim secara bisnis relatif sulit berkompetisi dengan energi konvensional yang lebih laku dipakai di tengah masyarakat. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah juga mengeluarkan beragam aturan dengan harapan agar perbankan tertarik membiayai program energi baru terbarukan di berbagai daerah.
ON 02 JUNI 2016 . POSTED IN PERWAKILAN SULAWESI BARAT Mamuju - Dalam rangka tindaklanjut penyelesaian laporan masyarakat terkait pelayanan PLN dan kondisi kelistrikan di wilayah Sulawesi barat, Rabu (18/05/2016) Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Barat, Lukman Umar, S Pd. M Si, Melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT PLN Wilayah Sulselrabar di Makassar, untuk melakukan koordinasi mengenai Laporan Masyarakat yang mengeluhkan pelayanan PLN ditingkat Daerah atau Rayon, selain itu Ombudsman juga melakukan Ekspos atau pemaparan hasil supervisi dihadapan General Manajer PT PLN Wilayah Sulselrabar. Lukman Umar mengatakan, kedatangannya ke Kantor PT PLN Wilayah Sulselrabar merupakan tindak lanjut koordinasi sebelumnya terkait penyelesain laporan warga terkait pelayanan kelistrikan di wilayah Sulawesi barat. “Agenda kami ini, menghadiri undangan resmi dari pihak PT PLN Wilayah Sulselrabar, dalam rangka koordinasi terkait beberapa laporan masyarakat, terkait kondisi kelistrikan di
Kalsel & Sulbar Sepakati Blok Sebuku Uploader: Wawan Surya Saputra | Jumat, 03 Juni 2016 - 12:44:39 WIB | dibaca: 33 pembaca | 0 Harian Umum Media Kalimantan, BANJARBARU, MK - Kesepahaman bagi hasil ekplorasi minyak dan gas bumi (migas) antara dua provinsi di Blok Sebuku, memasuki babak baru. Itu setelah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat membuat kesepakatan perjanjian kerjasama. Kamis (2/6), di ruang rapat Aberani Sulaiman, Komplek kantor Gubernur Kalsel di Jalan Aneka Tambang, Trikora, Banjarbaru, Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Kalsel DR Suhardjo menerima rombongan Pemprov Sulbar. Dalam pertemuan itu, kedua provinsi bersepakat membuat perjanjian kerjasama. “Kalsel dan Sulbar bersepakat membuat perjanjian terkait Participating Interest (PI) 10% untuk hasil migas di Blok Sebuku,” ujar Sihardjo. Ia menyebut, perjanjian kerjasama ini diselesaikan dulu, baru nanti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis operasional di masing-masing