Langsung ke konten utama

Lelang WK Migas Gunakan Cara Baru

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menawarkan wilayah kerja (WK) minyak dan gas konvensional. Ada 14 WK yang ditawarkan kepada investor dalam penawaran tahap I 2016.
Supaya WK diminati calon investor, pemerintah menerapkan skema lelang baru, yakni open bid split. Dengan model lelang tersebut, peserta menawar bagi hasil migas sesuai dengan skala perekonomian.
Peserta lelang juga berhak menawar besaran bonus tanda tangan. Pemerintah nanti memilih berdasar komitmen investasi. Penawaran terbaik pun didasarkan pada owner estimate yang telah ditetapkan untuk setiap WK.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko menyatakan, pemerintah ingin seluruh penawaran itu bisa diminati. Sebab, penawaran WK migas merupakan upaya mendorong eksplorasi dan eksploitasi yang bermuara di peningkatan penemuan cadangan migas dan produksi (lifting) migas.
’’Karena itulah. minat investor untuk berpartisipasi pada penawaran tersebut harus ditingkatkan,’’ katanya kemarin.
Harga minyak dunia yang masih berkutat di level bawah membuat investor enggan mengikuti penawaran WK yang baru. Karena itu, Kementerian ESDM menawarkan formula baru yang lebih ekonomis bagi investor.
Tujuh di antara 14 WK akan ditawarkan secara langsung maupun lelang reguler. Seluruh penawaran menggunakan mekanisme open bid split. ’’Owner estimate akan tercantum dalam syarat dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah,’’ ungkapnya.
WK yang ditawarkan kali ini lebih banyak berada di kawasan Indonesia Timur. Ada empat WK yang ditawarkan di Sulawesi, baik lelang langsung maupun reguler. Jumlah WK yang sama ditawarkan di daerah Papua. Sisanya tersebar di Kalimantan dan Sumatera.
Lelang melalui penawaran langsung meliputi WK Bukit Gajah di Kepulauan Riau, Batu Gajah Dua di Jambi, Kasongan Sampit di Kalimantan Tengah, Ampuh Offshore di Laut Jawa, Ebony Offshore di Sulawesi Tenggara, Onin Onshore-Offshore di Papua Barat, serta West Kaimana Onshore-Offshore di Papua Barat.
Sementara itu, lelang reguler meliputi South CPP di Riau, Suremana I di Selat Makassar, SE Mandar di Sulawesi Selatan-Barat, North Arguni di Papua Barat, Kasuri II di Papua Barat, Manakarra Mamuju di Selat Makassar, dan Oti di Kalimantan Timur.
Investor yang berminat bisa memasukkan bid document yang terhitung sejak kemarin (18/7). Penawaran langsung ditutup 22 Agustus. Setelah itu, lelang dilanjutkan dengan forum klarifikasi dan pemasukan dokumen partisipasi pada akhir Agustus. ’’Lelang reguler lebih lama. Akses bid document dibuka hingga 28 Oktober,’’ ucapnya.
Forum klarifikasi dimulai pada 21 Juli hingga 2 November, sedangkan pemasukan dokumen partisipasi pada 14 November. (dim/c5/noe/jpg)
sumber:http://radartegal.com/

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PETA GEOLOGI DAN SEBARAN POTENSI BAHAN TAMBANG SULBAR

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)   PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015 A.     PENGERTIAN 1.       WP      (Wilayah Pertambangan) :  adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 2.       WPR (Wilayah Pertambangan)  : Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 3.       IPR : (Izin Pertambangan Rakyat) : adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas . B.      LATAR BELAKANG Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara goto

Teknologi PLTA Tumbuan Mamuju

Ilustrasi gambar pembangkit listrik Mamuju ESDM SULBAR - Pelaksanaan Ground Breaking proyek-proyek pembangunan di Sulawesi Barat sebagai pendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sulawesi dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diihadiri beberapa Menteri terkait, yang pelaksanaannya bertempat di rumah Adat Mamuju (10/2). Dalam Ground Breaking tersebut telah menetapkan pembangunan PLTA Tumbuan Mamuju dengan kapasitas 450 Mega Watt akan dibangun oleh PT. Hadji Kalla sebagai perusahaan nasional. Peresmian Proyek MP3EI di Sulawesi Barat Terkait pembangunan PLTA Tumbuan yang menjadi polemik di masyarakat khusunya yang bermukim di daerah aliran sungai Karama, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Konservasi Energi,Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Amrullah Said, ST. mengatakan teknologi yang digunakan pada PLTA Tumbuan menggunakan sistem Run of River  (ROR) yang artinya me