Langsung ke konten utama

Tingkatkan Cadangan Migas, Pemerintah Lelang 14 Wilayah Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali menawarkan Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi (WK Migas) Konvensional Tahap I Tahun 2016.
Penawaran WK Migas bertujuan untuk menambah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang akan meningkatkan penemuan cadangan migas nasional.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko mengatakan, jumlah WK Migas Konvensional yang ditawarkan sebanyak 14 WK. Ini terdiri dari 7 WK melalui mekanisme Penawaran Langsung dan 7 WK melalui mekanisme Lelang Reguler.

Untuk menarik minat investor, pada penawaran WK kali ini pemerintah menerapkan skema baru, yaitu model lelang open bid split. Dengan begitu, investor dapat menawar bonus tanda tangan dan split bagi hasil.
"Skema baru penawaran WK Migas Konvensional ini tetap berdasarkan kontrak kerja sama atau kontrak bagi hasil. Skema ini dimaksudkan untuk menggairahkan investasi di bidang hulu migas dan mengoptimalkan manfaat bagi negara," kata Sujatmiko, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (18/7/2016).‎

Terkait jadwal lelang penawaran langsung, adapun untuk akses dokumen lelang (bid document) pada 18 Juli-22 Agustus 2016. Kemudian Forum Klarifikasi pada 21 Juli sampai 24 Agustus, Pemasukan Dokumen Partisipasi pada 31 Agustus 2016.

Sedangkan jadwal ‎lelang reguler akses bid document pada 18 Juli sampai 28 Oktober. Forum Klarifikasi pada 21 Juli sampai 2 November 2016 dan pemasukan dokumen partisipasi 14 November 2016.

Pemenang lelang akan ditentukan berdasarkan penawaran terbaik mengacu pada usulan komitmen pasti eksplorasi, bonus tanda tangan dan penawaran bagi hasil sesuai dengan tingkat keekonomian (owner estimate) yang tercantum dalam syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Berikut nama dan lokasi WK Migas Konvensional yang pemerintah tawarkan:
1. Bukit Barat           Offshore Kepulauan Riau                   Penawaran langsung
2. Batu Gajah Dua     Onshore Jambi                                  Penawaran langsung
3. Kasongan Sampit   Onshore Kalimantan Tengah              Penawaran langsung
4. Ampuh                  OffshoreLaut Jawa                            Penawaran langsung
5. Ebuny                   Offshore Sulawesi Tenggara               Penawaran langsung
6. Onin                     Onshore-Offshore Papua Barat            Penawaran langsung
7. West Kaimana        Onshore-Offshore Papua Barat           Penawaran langsung
8. South CPP               Onshore Riau                                   Lelang reguler
9. Suremana I             Offshore Makassar Strait                  Lelang reguler
10. SE Mandar            Offshore Sulawesi Selatan -Sulawesi Barat  Lelang reguler
11. North Arguni         Onshore Papua Barat                         Lelang Reguler
12. Kasuri II                OnshorePapua Barat                         Lelang Reguler
13. Manakarra Mamuju Offshore Makassar Strait                   Lelang reguler
14. Oti                        Offshore  Kalimantan Timur              Lelang reguler
sumber:http://www.huntnews.id/

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PETA GEOLOGI DAN SEBARAN POTENSI BAHAN TAMBANG SULBAR

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)   PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015 A.     PENGERTIAN 1.       WP      (Wilayah Pertambangan) :  adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 2.       WPR (Wilayah Pertambangan)  : Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 3.       IPR : (Izin Pertambangan Rakyat) : adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas . B.      LATAR BELAKANG Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara goto

Teknologi PLTA Tumbuan Mamuju

Ilustrasi gambar pembangkit listrik Mamuju ESDM SULBAR - Pelaksanaan Ground Breaking proyek-proyek pembangunan di Sulawesi Barat sebagai pendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sulawesi dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diihadiri beberapa Menteri terkait, yang pelaksanaannya bertempat di rumah Adat Mamuju (10/2). Dalam Ground Breaking tersebut telah menetapkan pembangunan PLTA Tumbuan Mamuju dengan kapasitas 450 Mega Watt akan dibangun oleh PT. Hadji Kalla sebagai perusahaan nasional. Peresmian Proyek MP3EI di Sulawesi Barat Terkait pembangunan PLTA Tumbuan yang menjadi polemik di masyarakat khusunya yang bermukim di daerah aliran sungai Karama, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Konservasi Energi,Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Amrullah Said, ST. mengatakan teknologi yang digunakan pada PLTA Tumbuan menggunakan sistem Run of River  (ROR) yang artinya me