Wilayah Kerja Sebuku dikelola oleh Mubadala Petrolium

 

Kontrak Kerja Sama

–     Tanggal efektif  POD : Tahun 2009

–     Luas Wilayah Kerja (original) : 5.389,68 Km²

Participating

–     Mubadala 60%  (operator)

–     Total 15%

–     Inpex 15%

1.    Blok yang semula dikelola oleh KKKS Pear Oil, terhitung sejak bulan Juni 2012 dikelola oleh KKKS Mubadala Petrolium, dan telah mengalirkan gas pada tanggal 27 Oktober 2013, gas disalurkan ke Terminal Senipah untuk diproses lebih lanjut oleh TOTAL E&P Indonesia seluruh produksi gas dari Lapangan Ruby dipasok untuk keperluan domestik, saat ini ke Pupuk Kalimantan Timur untuk menunjang Program Ketahanan Pangan Nasional.

a.    Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang  Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekang, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan banding melalui jalur hukum serta melakukan usaha-usaha politik untuk mengembalikan pulau lereklerekang ke Provinsi Sulawesi Barat. Gubernur Sulawesi Barat pada pertemuan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat di Majene tanggal 6 Agustus 2014, menyampaikan akan menggugat Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

i.              Segera mungkin melakukan protes terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2004, karena peraturan ini salah secara hukum dan menyakiti masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

ii.            Membentuk Tim Terpadu yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Majene beserta seluruh elemen masyarakat kabupaten majene

iii.           Menyiapkan anggaran yang cukup dalam proses gugatan Peraturan Menteri tersebut.

Secara politik Gubernur Sulawesi Barat telah menyampaikan permasalahan ini kepada Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla tentang hal ini, dan JK menjanjikan pulau Lereklerekang akan kembali ke Sulbar setelah beliau secara resmi menjabat sebagai Wapres. Seluruh Perwakilan Rakyat yang ada di DPR RI dan DPD RI mendukung dan akan berusaha mengembalikan status pulau lereklerakang kembali ke Provinsi Sulawesi Barat.

2.    Tahun 2013 sejumlah kegiatan dilaksanakan guna menunjang kegiatan di Blok Sebuku antara lain:

a.    Memfasilitasi pertemuan terkait aktifitas operasi Migas yang dilaksanakan oleh KKKS PearlOil Limited (A Mubadala Petrolium Affiliate) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013 bertempat di kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali & Nusa Tenggara Jl. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya.

b.    Koordinasi dan konsultasi antara Dinas ESDM provinsi Sulawesi Barat dengan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) pada tanggal 24 April 2013 bertempat di Ruang Sekretariat SKK Migas, Gedung Wisma Mulia, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42 Jakarta Pusat. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang kondisi kegiatan Migas di Blok Sebuku, yang akan digunakan sebagai bahan pertemuan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, DPRD dan tokoh masyarakat  Sulawesi Barat dengan Kalimantan Selatan terkait status Pulau Lerek-lerekang yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3.    Pada Tahun 2012 Manajemen KKKS Pearl Oil melakukan kunjungan kehormatan  kepada Bapak Gubernur Sulawesi Barat, perihal rencana kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Pebruari 2012. Maksud kegiatan tersebut memberikan informasi dan data perkembangan terkini di Blok Sebuku yang akan berproduksi pada tahun 2013.  Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kewilayahan BPMIGAS menyatakan agar Pemerintah Daerah Sulawesi Barat segera berupaya meningkatkan status Permendagri No. 43 Tahun 2011 tentang status Pulau Lereklerekang menjadi Peraturan Pemerintah.