Langsung ke konten utama

KEPALA BATAN, TEKNOLOGI NUKLIR MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerjasama melakukan penelitian kandungan uranium yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulbar. Kepala BATAN Prof Dr Djarot Sulistio Wisnubroto, mengungkapkan kerjasama ini selain untuk meneliti uranium juga untuk memaksimalkan pembangunan di bidang lain seperti pertanian , perkebunan, peternakan dan perikanan.Ia juga mengatakan, ini merupakan kegiatan untuk melakukan sinkronisasi pembangunan nuklir yang bermanfaat di semua bidang pembangunan. (30/10)

Hal ini diungkapkan Prof Dr Djarot Sulistio Wisnubroto dihadapan peserta Sosialisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Batan yang berlangsung di ruang pola Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengakui jika kandungan uranium yang terdapat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, telah dilirik oleh dua negara yakni Australia dan Prancis.

"Semenjak kandungan uranium tersiar luas maka sejak itu pula ada dua negara yang telah melakukan pendekatan ke Batan. Sebetulnya, banyak negara-negara lain yang melirik uranium, hanya saja terbentur dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran," kata Prof Dr Djarot 

Menurut dia, aturan UU tersebut telah mempersempit ruang gerak bagi pemodal untuk melakukan pengelolaan tambang uranium. Bahkan kata dia, upaya melakukan revisi terhadap UU yang mengatur ketenaganukliran itu telah dilakukan. Hanya saja, dengan berbagai pertimbangan maka pemerintah dan DPR belum menyetujuinya.

"Mungkin saja aturan ini sengaja diperketat agar negara kita yang memiliki kandungan uranium disimpan untuk tidak dikomersilkan pengelolaan dengan negara lain, tetapi diperuntukkan kebutuhan dalam negeri untuk dinikmati anak cucu kita dimasa depan," ungkap Djarot.







Wakil Gubernur Sulawesi Barat, H. Aladin S. Mengga mengatakan kerjasama ini ditujukan untuk mengelola nuklir di Sulbar dan diarahkan untuk pembangunan bidang lain dalam rangka memajukan perekonomian negara dengan membangun produksi pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan.

"Kerja sama ini untuk memanfaatkan uranium untuk kemajuan pembangunan bangsa ke depan dengan meningkatkan produksi pertanian, pertanian perkebunan peternakan dan perikanan," katanya.



Sehari sebelumnya (Rabu, 29/10) telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dan Kepala BATAN Prof Dr Djarot Sulistio Wisnubroto, di Hotel Maleo Mamuju. Gubernur Sulbar berharap agar dilakukan survei yang lebih mendalam lagi agar keberadaannya dan besar kandungannya dapat diketahui secara pasti, jangan sampai ketika dikelola ternyata kandungannya kecil dan hanya akan menghabiskan anggaran besar.

(Farid foto: Marwazi)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PETA GEOLOGI DAN SEBARAN POTENSI BAHAN TAMBANG SULBAR

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)   PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015 A.     PENGERTIAN 1.       WP      (Wilayah Pertambangan) :  adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 2.       WPR (Wilayah Pertambangan)  : Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 3.       IPR : (Izin Pertambangan Rakyat) : adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas . B.      LATAR BELAKANG Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara goto

Teknologi PLTA Tumbuan Mamuju

Ilustrasi gambar pembangkit listrik Mamuju ESDM SULBAR - Pelaksanaan Ground Breaking proyek-proyek pembangunan di Sulawesi Barat sebagai pendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sulawesi dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diihadiri beberapa Menteri terkait, yang pelaksanaannya bertempat di rumah Adat Mamuju (10/2). Dalam Ground Breaking tersebut telah menetapkan pembangunan PLTA Tumbuan Mamuju dengan kapasitas 450 Mega Watt akan dibangun oleh PT. Hadji Kalla sebagai perusahaan nasional. Peresmian Proyek MP3EI di Sulawesi Barat Terkait pembangunan PLTA Tumbuan yang menjadi polemik di masyarakat khusunya yang bermukim di daerah aliran sungai Karama, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Konservasi Energi,Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Amrullah Said, ST. mengatakan teknologi yang digunakan pada PLTA Tumbuan menggunakan sistem Run of River  (ROR) yang artinya me