Pelimpahan Kewenangan Perizinan Minerba ke Pemerintah Daerah Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi

 

Mamuju, Sulawesi Barat - Kepala Bidang Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Barat, Ilham, SE. MAP., menyampaikan bahwa setelah pelimpahan kewenangan perizinan Mineral dan Batubara ke pemerintah provinsi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara , proses pengajuan dan verifikasi izin pertambangan telah mengalami perubahan signifikan.

Menurut data yang disampaikan oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara, proses pengajuan izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dilakukan melalui sistem aplikasi minerba. Para pelaku usaha pertambangan mengajukan permohonan WIUP secara online melalui sistem tersebut, dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.

Tim verifikator dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah melalui sistem. Jika dokumen tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan, tim verifikator akan melaksanakan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian titik koordinat yang dimohonkan oleh pelaku usaha melalui sistem aplikasi.

Proses verifikasi lapangan ini melibatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di tingkat kabupaten, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang, pemerintah desa, camat, dan pemilik lahan terkait. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada masalah atau konflik yang mungkin terjadi terkait permohonan WIUP.

Jika setelah proses verifikasi lapangan semua berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah yang ditemukan, maka rekomendasi atau persetujuan permohonan WIUP dapat diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Barat telah menerapkan prosedur yang ketat dalam mengelola perizinan pertambangan, dengan fokus pada efisiensi dan transparansi.

Kepala Bidang Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Barat, Ilham, SE. MAP., menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan perizinan minerba ke pemerintah provinsi memberikan banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi dalam proses perizinan dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan sektor pertambangan.

Pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus berupaya memastikan bahwa proses perizinan minerba dilakukan dengan cermat dan akurat, dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Tujuan utama adalah memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pengelolaan sektor pertambangan di Sulawesi Barat dapat menjadi lebih terarah dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat secara keseluruhan.