Langsung ke konten utama

CSR KKKS Statoil Karama masih terasa di Provinsi Sulawesi Barat


Mamuju- Walaupun Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Statoil Karama telah secara resmi mengembalikan pengelolaan blok migas Karama ke Pemerintah Pusat, namun sejumlah kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat khususnya di Mamuju, yang menjadi wilayah ekplorasi migas Statoil.


Seperti kita ketahui sejak tahun 2009 KKKS Statoil Karama telah melaksanakan ekplorasi minyak bumi di wilayah Kabupaten Mamuju maka sejak itu pula perusahaan statoil melaksanakan program CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan ini untuk memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat disetiap daerah berinvestasi. Selama 4 tahun perusahaan ini telah melakukan eksplorasi dan pencarian dan pengeboran minyak dibeberapa titik yang selama ini diperkirakan mengandung minyak bumi, namun pihak perusahaan statoil tidak menemukan apa yang mereka cari. 

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Amri Ekasakti, ST. setelah menerima tamu Michal Wojtowicz, mengungkapkan maksud kedatangan Michal ke Mamuju untuk meneliti perkembangan dan dampak CSR KKKS Statoil yang dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini. Jumat (26/9)
"Dia berasal dari negara Norwogia dan saat ini sedang menyelesaikan pasca sarjananya, dan memilih tempat penelitian di Provinsi Sulawesi Barat" kata Amri.
Menurut Amri bahwa program statoil telah melaksanakan kegiatan diberbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, usaha ekonomi mikro, fasilitas umum sera konservasi lingkungan. dikatakan, bahwa sejak statoil berada di kabupaten mamuju, pihak perusahaan ini telah melakukan berbagai langkah pemberdayaan, peningkatan kulaitas layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat dengan cara memberi akses pada layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan yang baik seperti renovasi gedung sekolah, pemberian alat sekolah, pelatihan para guru. Disamping itu memberikan bantuan fasilitas air bersih yang layak, membantu pembentukan usaha mikro yang baik dan layak yang dapat memberikan nilai ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui industri rumahan (home industri) seperti bantuan alat kerja dan modal kerja, pelatihan pengelolaan usaha dan keterampilan produksi. serta memperbaiki kulaitas lingkungan melalui penanaman bakau dieberapa lokasi, jelas Amri.

"Kami mengharapkan beberapa fasilitas dan usaha ekonomi masyarakat untuk tetap dilanjutkan seperti : fasilitas air bersih kombiling, fasilitas air bersih pangale, kelompok usaha : kerja bersama kombiling, kelompok sama jaya karama, kelompok wahana laut biru tadui, kelompok sinar hidayah ampallas, pengerajin natade coco kombiling dan bunde, kesemuanya harus dilanjutkan oleh masyarakat dan pemerintah sehingga akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat" tutup Amri. 


Herlin Nurfakhira dan Michal Wojtowicz 

Foto bersama: Herlin Nurfakhira (penterjemah), Michal Wojtowicz dan Amri Ekasakti

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PETA GEOLOGI DAN SEBARAN POTENSI BAHAN TAMBANG SULBAR

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)   PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015 A.     PENGERTIAN 1.       WP      (Wilayah Pertambangan) :  adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 2.       WPR (Wilayah Pertambangan)  : Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 3.       IPR : (Izin Pertambangan Rakyat) : adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas . B.      LATAR BELAKANG Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara goto

Teknologi PLTA Tumbuan Mamuju

Ilustrasi gambar pembangkit listrik Mamuju ESDM SULBAR - Pelaksanaan Ground Breaking proyek-proyek pembangunan di Sulawesi Barat sebagai pendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sulawesi dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diihadiri beberapa Menteri terkait, yang pelaksanaannya bertempat di rumah Adat Mamuju (10/2). Dalam Ground Breaking tersebut telah menetapkan pembangunan PLTA Tumbuan Mamuju dengan kapasitas 450 Mega Watt akan dibangun oleh PT. Hadji Kalla sebagai perusahaan nasional. Peresmian Proyek MP3EI di Sulawesi Barat Terkait pembangunan PLTA Tumbuan yang menjadi polemik di masyarakat khusunya yang bermukim di daerah aliran sungai Karama, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Konservasi Energi,Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Amrullah Said, ST. mengatakan teknologi yang digunakan pada PLTA Tumbuan menggunakan sistem Run of River  (ROR) yang artinya me