Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2014

KEPALA BATAN, TEKNOLOGI NUKLIR MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerjasama melakukan penelitian kandungan uranium yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulbar. Kepala BATAN  Prof Dr Djarot Sulistio Wisnubroto, mengungkapkan   kerjasama ini selain untuk meneliti uranium juga untuk memaksimalkan pembangunan di bidang lain seperti pertanian , perkebunan, peternakan dan perikanan. Ia juga mengatakan, ini merupakan kegiatan untuk melakukan sinkronisasi pembangunan nuklir yang bermanfaat di semua bidang pembangunan.  (30/10) Hal ini diungkapkan  Prof Dr Djarot Sulistio Wisnubroto dihadapan peserta Sosialisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Batan yang berlangsung di ruang pola Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengakui jika kandungan uranium yang terdapat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, telah dilirik oleh dua negara yakni Australia dan Prancis. "Semenjak kandungan uranium tersiar luas maka sejak it

KEPALA BATAN MENGAMBIL SAMPEL BATUAN POTENSI URANIUM DI MAMUJU

   Kepala Batan,  Prof Dr  Djarot Sulistio Wisnubroto, melakukan kunjungan lapangan ke Desa Takandenang MAMUJU - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sangat serius meneliti kandungan uranium di sekitar wilayah Desa Takandeang dan Desa Botteng, Mamuju, Sulawesi Barat. Kepala BATAN  Prof Dr  Djarot Sulistio Wisnubroto, mengunjungi kedua desa tersebut dan melakukan pengamatan langsung dilapangan. (30/10) Sampel Bahan Galian "Kita telah melihat secara langsung potensi Uranium dan Thorum didaerah ini, seperti apa perkiraan prospek ekonomik dengan penghitungan sumber daya masih perlu dilakukan melalui penelitian lebih lanjut dan rinci" ujar Djarot. Ia juga mengingatkan, agar masyarakat Sulbar tidak perlu takut akan dampak radiasi kandungan uranium sepanjang belum dikelola dan diproses secara khusus, bahan galian ini tidak berbahaya. Djarot mencontohkan didaerah ini ada penduduk yang umurnya sampai 80 tahun yang artinya radiasi tersebut tidaklah berb

GUBERNUR SULBAR MENGINGATKAN KEMBALI PERUBAHAN NAMA BLOK MIGAS TANJUNG ARU

Mamuju - Protes yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap penamaan Blok Migas Tanjung Aru menjadi Blok Balakbalakang, mendapat perhatian serius dari Gubernur Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Saleh. Hal ini disampaikan dihadapan Kepala Perwakilan SKK  Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, serta sejumlah perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Barat. (29/10) "Selaku Gubernur didaerah ini, yang juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kami telah meminta kepada Kementerian ESDM agar penamaan blok migas Tanjung Aru dirubah menjadi blok Balakbalakang. Kejadian di blok Sebuku menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk merubah nama-nama blok migas ini (blok Tanjung Aru) jangan sampai terjadi lagi kedua kalinya seperti pada blok Sebuku" ungkap Gubernur Sulbar. Menurut Anwar, lepasnya kepemilikan pulau Lereklerekang (Blok Sebuku) dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat, sangat menyakiti masyar

Sudirman Said, Menteri ESDM RI Kabinet Kerja Jokowi JK

Ucapan Selamat Atas Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla Sebagai Presiden dan Wapres

Peresmian Gusus Siola Program CSR KKKS PTTEP

Kalukku - Gubernur Sulawesi Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Sulawesi Barat Bidang Kesra Drs. H. Tahir Kainang menyambut baik Program Gusus Siola ( Stimulasi Intervensi Optimalisasi Layanan Anak )  yang merupakan program Corporate Social Responsibility dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PTT Exploration and Production Malunda Limited di Kabupaten Mamuju.  Program Siola ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan anak usia dini serta ekonomi keluarga dengan menyatukan empat layanan, yaitu Posyandu, PAUD, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Lembaga Keuangan Mikro, dalam satu atap. Kamis (9/10). "Kehadiran PTTEP di Mamuju diharapkan memberikan multiplier efek bagi perekoniman masyarakat Mamuju. Di sisi lain, seluruh KKKS diharapkan membentuk sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah serta masyarakat sehingga kegiatan eksplorasi Migas berjalan dengan lancar. Program CSR ini merupakan bentuk komitmen

SKK Migas, Dalam Waktu Dekat Blok Tanjung Aru Akan Berubah Nama Menjadi Blok Balakbalakang

Pertemuan SKK Migas KALSUL dan Pemprov Sulbar Mamuju - Protes Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap penamaan Blok Migas Tanjung Aru yang beroperasi di perairan laut Kecamatan Balakbalakang Kabupaten Mamuju, yang dikelola oleh KKKS KrisEnergy, mendapat respon dari SKK Migas. Bertempat di ruang rapat SekdaProv Sulbar, H. Nur Alam Tahir, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Nazvar Nazar mengungkapkan bahwa pihak SKK Migas Pusat telah menyempaikan permasalahan perubahan nama blok Tanjung Aru menjadi Blok Balakbalakang dan dalam waktu dekat akan dilakukan amandemen kontrak oleh Kementerian ESDM RI. (8/10) "Perubahan nama Wilayah Kerja/Blok Migas merupakan domain Kementerian ESDM RI, pihak SKK Migas telah mengirimkan surat yang berisi pernyataan KKKS KrisEnergy tidak keberatan untuk merubah nama Blok Tanjung Aru menjadi Blok Balakbalakang, kita berdoa mudah mudahan perubahan nama blok ini segera terealisasi sesuai dengan keinginan pemerintah daera

PTTEP melaksanakan Program SIOLA di Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju - Bertempat di ruang rapat Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Sulawesi Barat,  rombongan SKK Migas dan Manajemen KKKS PTTEP diterima langsung oleh Sekda Prov Sulbar, H. Nur Alam Tahir,  maksud kunjungan tersebut  untuk bersilaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait Pergantian Pimpinan SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi yang sekarang dijabat oleh Nazvar Nazar serta kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PTTEP di Sulawesi Barat. Rabu (8/10). Sekdaprov menyambut baik program CSR yang dilaksanakan oleh KKKS PTTEP dan berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Siola ini, yang menyentuh masyarakat secara langsung dibidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan. "Kami berharap agar CSR ini, lebih ditingkatkan dalam jumlah dan kualitasnya, mengingat Pemda masih terbatas untuk menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat" ungkap Nur Alam.  Kepala SKK Migas Perwakilan Kalsul, Nazvar Nazar mem

KKKS DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014

DAFTAR KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA (KKKS) DI PROVINSI SULAWESI BARAT NO KKKS WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA LUAS WILAYAH KERJA PERKEMBANGAN TERKINI 1 HARVEST BUDONG-BUDONG B.V. BUDONG-BUDONG Mamuju & Mamuju Utara Tanggal efektif  KKS : 16 Januari 2007 Luas Wilayah Kerja  :  2.476,45 km² Proses Terminasi/Pengembalian Blok Migas Kepemerintah Surat Nomor Hbb.Jk.14.117 Yang Diterima Pada Tanggal 5 Juni 2014. 2 PTTEP MALUNDA LIMITED MALUNDA Mamuju Tanggal efektif  KKS : 18 Mei 2010 Luas Wilayah Kerja :  3.771,29  km² Akuisisi seismik 3D & processing 1002,3 km2 pada Juli 2013 3 PTTEP SOUTH MANDAR LTD SOUTH MANDAR Polewali, Pinrang, Pare-Pare Tanggal efektif  KKS : 18 Mei 2010 Luas Wilayah Kerja :  2.903,42 km² Akui

Blok Migas Sulawesi Barat 2014

Selamat Hari Raya Idul Adha 1435 H

Wilayah Kerja Sebuku dikelola oleh Mubadala Petrolium

  Kontrak Kerja Sama –      Tanggal efektif  POD : Tahun 2009 –      Luas Wilayah Kerja (original) : 5.389,68 Km² Participating –      Mubadala 60%  (operator) –      Total 15% –      Inpex 15% 1.     Blok yang semula dikelola oleh KKKS Pear Oil, terhitung sejak bulan Juni 2012 dikelola oleh KKKS Mubadala Petrolium, dan telah mengalirkan g as pada tanggal 27 Oktober 2013 , gas disalurkan ke Terminal Senipah untuk diproses lebih lanjut oleh TOTAL E&P Indonesia s eluruh produksi gas dari Lapangan Ruby dipasok untuk keperluan domestik, saat ini ke Pupuk Kalimantan Timur untuk menunjang Program Ketahanan Pangan Nasional . a.     Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang  Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekang, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan banding melalui jalur huku

Wilayah Kerja Tanjung Aru dikelola KrisEnergy

Kontrak Kerja Sama –      Tanggal efektif  KKS : 19 Desember 2011 –      Luas Wilayah Kerja (original) : 4.190,96 km² –      Luas Wilayah Kerja (saat ini) : 4.190,96 km² ( P enyisihan ke-1 Jatuh Tempo 18 Desember 2014 ) Participating –      KrisEnergy (Tanjung Aru) B.V. 43 % (operator) –      Neon Energy Indonesia Pty. Ltd. 42% –      Natuna Ventures Pte. Ltd. 15% 1.     KKKS KrisEnergy Tanjung Aru melaksanakan Survey Seismik 3D di perairan laut Kepulauan Balakbalakang, Kabupaten Mamuju dengan tahapan sebagai berikut: a.     Sosialisasi Kegiatan Seismic dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan pemerintah Kabupaten Mamuju, berlangsung pada tanggal 14 Maret 2014 bertempat di hotel d’Maleo Mamuju b.   Sosialisasi Kegiatan Seismic dengan masyarakat nelayan kepulauan Balaklbalakang pada tanggal 17 Maret 2014 di Pulau Ambo c.     Survei Seismik selesai  per 12 April 2014, realisasi  502 km2 d.