Lere lerekang milik Sulawesi Barat

Suasana Rapat Koordinasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Sulbar

Mamuju - Permasalahan Status Quo kepemilikan pulau Lere-lerekang yang masuk dalam wilayah kerja Sebuku masih dalam proses Hukum Tingkat Mahkama Agung. Dan SKK Migas bersedia membantu Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung dan menindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Pernyatan ini disampaikan Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan SKK Migas Cornelia Oentarty, ketika berkunjung ke Mamuju belum lama ini.

“Kita akan mengawal permasalahan ini ke Kementerian Dalam Negeri, ini merupakan kewenangan mereka untuk menetapkan batas administrasi daerah, saya harap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan bukti-bukti kepemilikan pulau tersebut, dan kita bersama-sama sounding ke Kementerian Dalam Negeri” ungkap Cornelia dengan gaya bicara lugas dan tegas dihadapan Wagub Sulbar dan peserta rapat Koordinasi Kegiatan UsahaHulu Migas Prov. Sulbar. (23/6)

Cornelia Oentarty

Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Khaeruddin Anas pada pertemuan tersebut juga menunjukkan kepada seluruh peserta rapat, bukti-bukti baru berupa peta Afdeling Mandar yang dikeluarkan pemerintah Belanda pada masa itu, yang menunjukkan bahwa Pulau Lere-lerekang memang masuk wilayah Sulawesi Barat.

Ka Biro Tapem Sulbar menunjukkan peta Afdeling Mandar

“ Kita sudah bersurat ke Mahkama Agung yang isinya menerangkan bahwa keputusan MA yang menganulir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Lere-lerekang merupakan kesalahan yang berpotensi membatalkan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Pembentukan wilayah Pulau Sulawesi, Otonomi Daerah, Pembagian Urusan Pemerintah & Pemerintah Daerah, serta peraturan lain terkait hal tersebut” ungkap Khaeruddin. (farid)