Langsung ke konten utama

Blok Sebuku sekarang dikelola oleh KKKS Mubadala Petrolium

Peta Blok Sebuku

Mamuju - Blok Sebuku yang semula dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pearl Oil, terhitung sejak bulan Juni 2012 dikelola oleh KKKS Mubadala Petrolium, dan telah mengalirkan gas pada tanggal 27 Oktober 2013, gas disalaurkan ke terminal Senipah untuk diproses lebih lanjut oleh Total E&P Indonesia seluruh produksi gas dari Lapangan Ruby dipasok untuk keperluan domestic, saat ini ke Pabrik Pupuk Kalimantan Timur untuk menunjang Program Ketahanan Pangan Nasional, hal ini disampaikan Vice President Government Relation & Bisnis Support Mubadala Petrolium, Taufik Rahardjo dihadapan peserta rapat Koordinasi antara Pemprov Sulbar dengan SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi serta perwakilan KKKS yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

“Lapangan ruby mulai berproduksi pada akhir tahun 2013 dan telah dilakukan peresmian pada tanggal 26 November 2013 yang dihadiri General Manager Mubadala Development Company, Duta Besar Dubai untuk Indonesia, Dirjen Migas dan SKK Migas” ungkap Taufik. (23/6)



Suasana Rapat Koordinasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Sulbar

Pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, H. Aladin S. Mengga ini, taufik juga bersedia membuat pernyataan tidak keberatan dan mendukung upaya hukum yang ditempuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait permasalahan Status Quo kepemilikan pulau Lere-lerekang.

“Kami bersedia menerima dan memfasilitasi kunjungan kerja / lapangan ke anjungan sumur Ruby, apabila Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene akan berkunjung kesana, namun hal itu bias terlaksana jika cuaca mendukung karena untuk kesana harus memakai helicopter ” ujar Taufik.


Vice President Goverment Relation Bisnis Support Mubadala Petrolium Taufik Rahadjo

Atas usulan dan permintaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada KKKS Mubadala Petrolium yang beraktifitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, perusahaan berkomitmen akan menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat Sulbar khususnya Kabupaten Majene. (Farid)

Vice President Goverment Relation Bisnis Support Penyerahan Cendramata Mubadala Petrolium kepada Wagub Sulbar

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PETA GEOLOGI DAN SEBARAN POTENSI BAHAN TAMBANG SULBAR

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)   PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015 A.     PENGERTIAN 1.       WP      (Wilayah Pertambangan) :  adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 2.       WPR (Wilayah Pertambangan)  : Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 3.       IPR : (Izin Pertambangan Rakyat) : adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas . B.      LATAR BELAKANG Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara goto

Teknologi PLTA Tumbuan Mamuju

Ilustrasi gambar pembangkit listrik Mamuju ESDM SULBAR - Pelaksanaan Ground Breaking proyek-proyek pembangunan di Sulawesi Barat sebagai pendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sulawesi dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diihadiri beberapa Menteri terkait, yang pelaksanaannya bertempat di rumah Adat Mamuju (10/2). Dalam Ground Breaking tersebut telah menetapkan pembangunan PLTA Tumbuan Mamuju dengan kapasitas 450 Mega Watt akan dibangun oleh PT. Hadji Kalla sebagai perusahaan nasional. Peresmian Proyek MP3EI di Sulawesi Barat Terkait pembangunan PLTA Tumbuan yang menjadi polemik di masyarakat khusunya yang bermukim di daerah aliran sungai Karama, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Konservasi Energi,Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Amrullah Said, ST. mengatakan teknologi yang digunakan pada PLTA Tumbuan menggunakan sistem Run of River  (ROR) yang artinya me