Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2014

Izin Pertambangan Akan Dikeluarkan oleh Gubernur

Mamuju - Pemerintah berencana memindahkan kewenangan pemberian izin pertambangan, kehutanan dan perkebunan dari pemerintah kabupten/kota kepada pemerintah provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kontrol pemerintah pusat atas potensi penyalahgunaan wewenang pemberian izin oleh pemerintah daerah, ungkap Amri Ekasakti, ST. selaku pelaksana tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat. “Perizinan tambang jika dialihkan ke Provinsi kita sudah siap, melalui diklat ini dapat memberikan pemahaman dan keahlian kepada Aparat kita dalam manajemen perijinan dan dapat mengevaluasi RKAB perusahaan tambang” katanya pada penutupan Diklat Manajemen Perizinan Pertambangan Minerba dan Diklat Evaluasi RKAB Perusahaan Pertambangan di hotel dMaleo Mamuju. Jumat (26/9). Amri Ekasakti, ST. Amri memaparkan saat ini pemerintah provinsi kurang mampu melakukan pengawasan izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah kabuten/kota. Kecenderungan tersebut membuat pemerintah p

Sulbar akan Bangun PLTMH di 140 Desa

Sebanyak 140 desa tersebar di sejumlah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat akan mampu menjadi sarana membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) mendorong ekonomi baru bagi masyarakat. "Sulbar memiliki alam yang akan dapat mendukung investasi karena sebanyak 140 desa di daerah ini mampu menjadi sumber pembangkit PLTMH," kata Pelaksana Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulbar, Amri Eka Sakti di Mamuju. Plt. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Amri Ekasakti, ST. Menurut dia hingga saat ini sudah terdapat 96 desa di Sulbar yang dialiri PLTMH melalui program desa mandiri energi yang dicanangkan pemerintah di Sulbar. Ia mengatakan, dengan adanya desa mandiri energi tersebut akan mampu menjadi program pemberantasan kemiskinan di Sulbar karena akan tercipta lapangan ekonomi baru masyarakat memanfaatkan dukungan tenaga listrik. Ia berharap ada investasi yang mampu mendorong tersedianya PLTMH di wilayah Sulbar untuk mendukung ekonomi dan pembangunan ekon

Sejarah Hari Jadi Pertambangan dan Energi

Penetapan Hari Jadi Pertambangan dan Energi didasarkan pada peristiwa yang memiliki bobot sejarah yang tinggi dalam lingkup perjuangan bangsa secara nasional. Pada tanggal 28 September 1945, Pegawai pribumi di kantor Chisitsu Chosasho (Jawatan Geologi) yang sebagian besar masih muda, mengambilalih dengan paksa Chisitsu Chosasho serta mengubah nama menjadi Poesat Djawatan Tambang dan Geologi. Hal ini mencerminkan tekad para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengantarkan perubahan yang sangat besar di segala bidang, termasuk bidang pertambangan. Setelah disiarkan lewat radio, berita proklamasi ditangkap secara luas oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Pegawai pribumi di kantor Chisitsu Chosasho (Jawatan Geologi) yang sebagian besar masih muda, menangkap berita itu dan mereka langsung mempersiapkan diri untuk mengambil langkah yang diperlukan. Pada tanggal 25 September 1945 dikeluarkan pengumuman

Penutupan Pameran Pembangunan Prov. Sulbar ke-10

Antusias Para Pengunjung Pameran Simboro-Pameran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-10 secara resmi ditutup oleh Gubernur Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Saleh. Kamis (25/9).   Dalam acara itu, Anwar mengatakan, kegiatan pameran pembangunan adalah rangkaian acara untuk memperingati hari jadi provinsi Sulbar ke-10. "Pameran pembangunan ini melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Sulbar, pemkab se-Sulbar, dan Badan maupun perusahaan swasta adalah untuk merefleksi kembali potret pencapaian pembangunan yang dilaksanakan dalam kurung waktu sepuluh tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir ini, berbagai kemajuan telah kita capai baik di bidang ekonomi maupun di bidang seni dan budaya," kata dia. Gubernur Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Saleh Anwar Adnan Saleh juga mengajak masyarakat di Provinsi Sulbar mendukung pemerintahan baru yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan J

Potensi batu bara Mamuju 232 ton/tahun

Mamuju (ANTARA News) - Potensi batu bara Provinsi Sulawesi Barat yang terdapat di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju mencapai 232 ton per tahun. Pelaksana Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulbar, Amri Eka Sakti di Mamuju, Jumat, mengatakan, potensi tambang seperti batu bara yang dimiliki Kabupaten Mamuju menjanjikan untuk dikelola. Plt. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Amri Ekasakti, ST. Ia mengatakan, selain di Kabupaten Mamuju potensi batu bara juga terdapat di Kecamatan Baras dan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara Menurut dia, di Kabupaten Mamuju juga terdapat tambang logam mulia seperti emas di Batuisi, Kecamatan Bonehau, kemudian juga terdapat di Kabupate Mamuju Tengah yakni di Dusun Mao Kecamatan Korossa Kabupaten Mamuju kemudian di Tabolang Kecamatan Topoyo. Amri mengatakan, potensi emas di Sulbar juga terdapat di Antai Kiri Kabupaten Mamuju Utara, kemudian di Tarinding, Mawa dan Tabang Kabupaten Mamasa. Sementara di Kabupaten Polewali Mandar emas dapat ditemu

Potensi Tambang Zeolit di Mamasa Capai 26.400.000 Ton

"Zambang zeolit di Provinsi Sulbar, salah satunya terdapat di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa yang sangat menjanjikan untuk dikelola," ujar Pelaksana tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulbar, Amri Eka Sakti di Mamuju, Jumat (26/9) Plt. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Amri Ekasakti, ST. Jakarta, Aktual.co — Provinsi Sulawesi Barat memiliki kandungan potensi tambang zeolit salah satunya terdapat di Kabupaten Mamasa dengan potensi sekitar 17.057.600 ton ketika ditambang. "Zambang zeolit di Provinsi Sulbar, salah satunya terdapat di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa yang sangat menjanjikan untuk dikelola," ujar Pelaksana tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulbar, Amri Eka Sakti di Mamuju, Jumat (26/9), Ia mengatakan selain di Kabupaten Mamasa, tambang zeolit di Provinsi Sulbar, juga terdapat di Desa Seppong Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dengan potensi cadangan mencapai 26.400.000 ton. Menurut dia, potensi tambang itu me

CSR KKKS Statoil Karama masih terasa di Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju- Walaupun Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Statoil Karama telah secara resmi mengembalikan pengelolaan blok migas Karama ke Pemerintah Pusat, namun sejumlah kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat khususnya di Mamuju, yang menjadi wilayah ekplorasi migas Statoil. Seperti kita ketahui sejak tahun 2009 KKKS Statoil Karama telah melaksanakan ekplorasi minyak bumi di wilayah Kabupaten Mamuju maka sejak itu pula perusahaan statoil melaksanakan program CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan ini untuk memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat disetiap daerah berinvestasi. Selama 4 tahun perusahaan ini telah melakukan eksplorasi dan pencarian dan pengeboran minyak dibeberapa titik yang selama ini diperkirakan mengandung minyak bumi, namun pihak perusahaan statoil tidak menemukan apa yang mereka cari.  Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provins

Dinas ESDM Sulbar Juara 3 Stand Terbaik Tingkat SKPD

Simboro -Target untuk meraih yang terbaik dalam pameran pembangunan dalam rangka hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke 10 akhirnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Barat hanya meraih peringkat ke - 3 dalam lomba Stand Pameran tersebut. Meski mengantongi juara ketiga dari 34 peserta tingkat SKPD, namun hasil prestasi ini sudah cukup membanggakan karena mengingat begitu ketatnya penampilan dari SKPD lain. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Amri Ekasakti, ST. setelah menerima piala penghargaan pada malam penutupan pameran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (25/09). "Penghargaan ini merupakan kebanggaan buat kami, meski pameran pembangunan tahun 2012 lalu, kami meraih yang terbaik tingkat SKPD se-Sulawesi Barat. Sebelumnya kami optimis meraih predikat juara melihat antusiasme dari para pengunjung, terlebih ketika Gubernur Sulawesi Barat berkunjung dan melihat secara langsung Stand Dina

ESDM SULBAR Siap Mempertahankan Stand Terbaik Pameran Pembangunan HUT SULBAR ke 10

Stand Pameran ESDM SULBAR Simboro -  Partisipasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat pada gelaran acara Pameran Pembangunan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-10, mencoba menampilkan pencapaian pencapaian pembangunan dan penghargaan di sektor ESDM Sulawesi Barat selama 10 tahun terakhir. (22/9)  Plt. Kadis ESDM Sulbar, Amri Ekasakti mengungkapkan sejumlah perbaikan maupun penataan stand untuk pameran pembangunan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-10, terus dilakukan jajaran Dinas ESDM Sulbar. "Ini kami lakukan untuk mempertahankan prestasi stand ESDM SULBAR yang pada dua tahun lalu berhasil meraih predikat stand terbaik dalam pameran untuk kategori SKPD se-Sulbar" kata Amri. Amri Ekasakti,ST, beserta Staf Lebih jauh Amri mengatakan bahwa pembukaan pameran yang diselenggarakan pada hari ini, yang dibuka langsung ibu Mufidah Jusuf Kalla berjalan dengan lancar. Dan sejumlah persiapan telah dilakukan dengan menamp

PEMBUKAAN PAMERAN PEMBANGUNAN HARI JADI PROVINSI SULAWESI BARAT KE 10

Prosesi Pembukaan Acara Pameran oleh Ibu Mufidah JK Simboro - Setelah beberapa kali  ditunda, akhirnya acara Pembukaan Pameran dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-10 dibuka langsung oleh Ibu Mufidah Jusuf Kalla, didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Barat, H. Aladin S. Mengga dan Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Hj. Enny Anggraeny Anwar. Pembukaan Pameran yang berlangsung di lapangan sepakbola Ragional Provinsi Sulawesi Barat-Simboro ini, dimulai dengan  prosesi pelepaskan balon gas ke udara kemudian dilanjutkan pengguntingan pita oleh ibu Mufidah, yang menandakan dibukanya Pameran Pembangunan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-10. Sejumlah stand menjadi kunjungan dan perhatian ibu Mufidah, dan memberikan apresiasi postif pada acara ini.    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Amri Ekasakti mengatakan  "Pada awalnya pameran pembangunan ini akan  di buka secara resmi oleh wakil presiden te

SOSIALISASI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BIOENERGI UNTUK APARAT PEMDA PEROV SULBAR

Ucapan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat Ke 10, oleh PLT. Kepala Dinas ESDM SULBAR

ENERGI TERBARUKAN KARYA ANAK BANGSA

MARI BERINVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV. SULBAR

ESDM SULBAR

PEMBANGUNAN PLTA TUMBUAN MAMUJU 450 MW

PLTA TUMBUAN MAMUJU 450 MW

PETA BLOK MIGAS, POTENSI PANAS BUMI DAN PLTA SULBAR

PLANNING LAY OUT JOBBER MAMUJU

PETA GEOLOGI DAN SEBARAN POTENSI BAHAN TAMBANG SULBAR

DINAS ESDM SULBAR

IUP dan status Clear and Clean

Sejak pertemuan para Kepala Dinas ESDM Se Indonesia di Bali akhir April 2014 lalu, terkait penyerahan data pemegang IUP Non Clear and Clean (CnC), Dinas ESDM Sulbar melakukan langkah-langkah strategis menuju penataan IUP di Provinsi Sulbar. Hasil pertemuan Bali menegaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui Dirjen Minerba KESDM menyerahkan "pemberian status Clear and Clean" terkait dengan penerbitan IUP di kabupaten telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi. Amri Ekasakti, ST.  Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Barat, Amri Ekasakti mengharapkan IUP yang diterbitkan di Kabupaten, yang belum mendapatkan status CnC, agar segera menyampaikan data dukungan yang dipersyaratkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian akan diverifikasi untuk mendapatkan rekomendasi status CnC.  "Tujuannya agar perusahaan yang telah memenuhi syarat status CnC dapat memanfaatkan potensi Sumber Daya Mineral yang ada di Provinsi Sulawesi Barat untuk dikelola ses

Sarasehan Untuk Mengembalikan Pulau Lere Lerekang ke SULBAR

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengelar Saresehan untuk membicarakan persoalan Pulau Lere-lerekang yang masuk dalam wilayah admanistrasi kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Sarasehan itu dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Saleh, Plt Sekda Sulbar, Nuralam Tahir, Bupati Majene, Kalma Katta, sejumlah anggota DPRD Majene, Kepala BPKP Sulbar, Gilbert, mantan Kepala Bappeda Sulbar, Prof. Akbar.  Dihadapan para peserta sarasehanGubernur Sulbar mengatakan tujuan pertemuan ini adalah untuk membicarakan upaya untuk mengembalikan pulau lere-lerekan yang kini masuk dalam wialayah admistrasi Kalsel atas keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengeluarkan Permendagri nomor 53 tahun 2014. Menurutnya, terbitnya Permendagri nomor 53 pemerintah Sulbar sama sekali tidak pernah diundang dan tidak ada pertimbangan baru yang dikeluarka oleh Mendagri saat menerbitkan permendagri nomor 53 dengan membatalkan Permendagri nomor 43 tahun 2014 tersebut. "Kita t