Langsung ke konten utama

KKKS DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014

DAFTAR KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA (KKKS) DI PROVINSI SULAWESI BARAT
NO
KKKS
WILAYAH KERJA
KABUPATEN/KOTA
LUAS WILAYAH KERJA
PERKEMBANGAN TERKINI
1
HARVEST BUDONG-BUDONG B.V.
BUDONG-BUDONG
Mamuju & Mamuju Utara
Tanggal efektif  KKS : 16 Januari 2007
Luas Wilayah Kerja  :  2.476,45 km²
Proses Terminasi/Pengembalian Blok Migas Kepemerintah Surat Nomor Hbb.Jk.14.117 Yang Diterima Pada Tanggal 5 Juni 2014.
2
PTTEP MALUNDA LIMITED
MALUNDA
Mamuju
Tanggal efektif  KKS : 18 Mei 2010
Luas Wilayah Kerja :  3.771,29  km²
Akuisisi seismik 3D & processing 1002,3 km2 pada Juli 2013
3
PTTEP SOUTH MANDAR LTD
SOUTH MANDAR
Polewali, Pinrang, Pare-Pare
Tanggal efektif  KKS : 18 Mei 2010
Luas Wilayah Kerja :  2.903,42 km²
Akuisisi & Processing Seismik 3D 1000 km2.
4
MUBADALA PETROLIUM
SEBUKU
Majene
Periode Efektif:   22 September 1997 – 21 September 2027
Luas Wilayah : 2,344.9 km2
Produksi Gas Alam mulai Oktober 2013
5
KRISENERGY (TANJUNG ARU) B.V.
TANJUNG ARU
Mamuju
Tanggal efektif  KKS : 19 Desember 2011
Luas Wilayah Kerja : 4.190,96 km²
Akuisisi & Processing Seismik 3D 500 km2 tahun 2014
6
PROSES LELANG
WEST BUDONG
Mamuju, Mateng, Matra
Luas Wilayah : 1.723 km2
 
7
PROSES LELANG
PAREPARE
Mamuju, Mateng, Matra
Luas Wilayah : 8.373 km2
 
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)   PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015 A.     PENGERTIAN 1.       WP      (Wilayah Pertambangan) :  adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 2.       WPR (Wilayah Pertambangan)  : Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 3.       IPR : (Izin Pertambangan Rakyat) : adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas . B.      LATAR BELAKANG ...
1 komentar
Baca selengkapnya

PETA GEOLOGI DAN SEBARAN POTENSI BAHAN TAMBANG SULBAR

Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pelimpahan Kewenangan Perizinan Minerba ke Pemerintah Daerah Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi

  Mamuju, Sulawesi Barat - Kepala Bidang Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Barat, Ilham, SE. MAP., menyampaikan bahwa setelah pelimpahan kewenangan perizinan Mineral dan Batubara ke pemerintah provinsi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara , proses pengajuan dan verifikasi izin pertambangan telah mengalami perubahan signifikan. Menurut data yang disampaikan oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara, proses pengajuan izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dilakukan melalui sistem aplikasi minerba. Para pelaku usaha pertambangan mengajukan permohonan WIUP secara online melalui sistem tersebut, dengan melampirkan dokumen yang diperlukan. Tim verifikator dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah melalui sistem. Jika dokumen tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan, tim verifikator akan me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya