Langsung ke konten utama

Pj. Gubernur Sulbar Apresiasi Peningkatan Rasio Desa Berlistrik


Mamuju, Sulawesi Barat – Pj. Gubernur Sulbar Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh SH,MH. menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, PT. PLN (Persero), dan seluruh pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan rasio desa berlistrik di Sulawesi Barat. Berdasarkan data terbaru, rasio desa berlistrik Sulawesi Barat per Desember 2022 mencapai angka 95,37%, menunjukkan kemajuan yang menggembirakan dalam hal akses listrik bagi masyarakat pedesaan

Pencapaian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga berdampak positif pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

Dalam upaya meningkatkan akses listrik di desa-desa yang masih belum terjangkau, Pj. Gubernur Sulbar mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat telah merencanakan program pemasangan listrik melalui sumber energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa terpencil, dan program bantuan Listrik Hemat dan Murah kepada masyarakat yang belum menikmati listrik PLN. Program ini diharapkan dapat mempercepat proses elektrifikasi dan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Amir, S.Sos, sebanyak 618 desa/kelurahan dari total 648 desa/kelurahan keseluruhan di Sulawesi Barat telah teraliri listrik pada tahun 2022. Hal ini berarti hanya terdapat 30 desa/kelurahan yang masih belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara), namun begitu beliau berharap pemerintah dapat segera menjangkau desa-desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Amir juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah dalam meningkatkan akses listrik di desa-desa. Dalam hal ini, partisipasi aktif dari masyarakat, perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan guna mencapai target 100% rasio desa berlistrik.

Pemerintah Sulawesi Barat terus berkomitmen untuk memperluas jangkauan akses listrik di setiap desa dan kelurahan di wilayah tersebut. Dengan upaya yang terus dilakukan, diharapkan tidak ada lagi desa atau kelurahan di Sulawesi Barat yang terisolasi dari pasokan listrik yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.

Pencapaian rasio desa berlistrik Sulawesi Barat yang mencapai 95,37% menunjukkan kemajuan yang sangat positif dalam penyediaan akses listrik di daerah pedesaan. Pemerintah Sulawesi Barat berharap bahwa dengan adanya akses listrik yang lebih luas, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di desa-desa dapat terus meningkat secara signifikan.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

PETA GEOLOGI DAN SEBARAN POTENSI BAHAN TAMBANG SULBAR

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)   PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015 A.     PENGERTIAN 1.       WP      (Wilayah Pertambangan) :  adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 2.       WPR (Wilayah Pertambangan)  : Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 3.       IPR : (Izin Pertambangan Rakyat) : adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas . B.      LATAR BELAKANG Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara goto

Teknologi PLTA Tumbuan Mamuju

Ilustrasi gambar pembangkit listrik Mamuju ESDM SULBAR - Pelaksanaan Ground Breaking proyek-proyek pembangunan di Sulawesi Barat sebagai pendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sulawesi dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diihadiri beberapa Menteri terkait, yang pelaksanaannya bertempat di rumah Adat Mamuju (10/2). Dalam Ground Breaking tersebut telah menetapkan pembangunan PLTA Tumbuan Mamuju dengan kapasitas 450 Mega Watt akan dibangun oleh PT. Hadji Kalla sebagai perusahaan nasional. Peresmian Proyek MP3EI di Sulawesi Barat Terkait pembangunan PLTA Tumbuan yang menjadi polemik di masyarakat khusunya yang bermukim di daerah aliran sungai Karama, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Konservasi Energi,Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Amrullah Said, ST. mengatakan teknologi yang digunakan pada PLTA Tumbuan menggunakan sistem Run of River  (ROR) yang artinya me