ESDM SULBAR

JAKARTA  - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menawarkan wilayah kerja (WK) minyak dan gas konvensional. Ada 14 WK yang ditawarkan kepada investor dalam penawaran tahap I 2016. Supaya WK diminati calon investor, pemerintah menerapkan skema lelang baru, yakni open bid split. Dengan model lelang tersebut, peserta menawar bagi hasil migas sesuai dengan skala perekonomian. Peserta lelang juga berhak menawar besaran bonus tanda tangan. Pemerintah nanti memilih berdasar komitmen investasi. Penawaran terbaik pun didasarkan pada owner estimate yang telah ditetapkan untuk setiap WK. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko menyatakan, pemerintah ingin seluruh penawaran itu bisa diminati. Sebab, penawaran WK migas merupakan upaya mendorong eksplorasi dan eksploitasi yang bermuara di peningkatan penemuan cadangan migas dan produksi (lifting) migas. ’’Karena itulah. minat investor untuk berpartisipasi pada penawaran tersebut harus ditingkatkan,’’

Jakarta, EnergiToday-- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan membangun Depo Pertamina di Tanjung Tubo, Kabupaten Majene, bekerja sama dengan PT Pertamina untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas masyarakat Sulbar. "Empat tahun lalu sudah ada rencana pembangunan depo Pertamina di Sulbar, namun karena ada kendala teknis kesepakatan kerjasama ini baru akan kembali dilaksanakan tahun ini," tutur Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, seperti dilaporkan Inilah.com,Senin (18/7). Menurut dia, pembangunan Depo Pertamina di Sulbar dilaksanakan dengan tujuan agar kebutuhan BBM di Provinsi Sulbar dapat terpenuhi secara lansung dan tidak lagi didistribusikan dari Depo Pertamina Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan. Ia mengatakan pembangunan Depo Pertamina itu dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM terhadap sejumlah industri di wilayah Provinsi Sulbar dan kebutuhan sejumlah kendaraan yang menjadi sarana transportasi di Sulbar yang jumlahnya terus meningkat seiring dengan berkembangny

Jakarta, Pemerintah c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini, Senin (18/7), di Jakarta mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi (WK Migas) Konvensional Tahap I Tahun 2016. Penawaran WK Migas ini adalah upaya untuk menambah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan meningkatkan penemuan cadangan migas nasional. Jumlah WK Migas Konvensional yang ditawarkan adalah sebanyak 14 WK yang terdiri dari 7 WK melalui mekanisme Penawaran Langsung dan 7 WK melalui mekanisme Lelang Reguler. Untuk meningkatkan minat investor berpartisipasi pada Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2016, Pemerintah menerapkan skema baru, yaitu model lelang “open bid split”. Investor dapat menawar bonus tanda tangan dan split bagi hasil. Pemenang lelang akan ditentukan berdasarkan penawaran terbaik berdasarkan usulan komitmen pasti eksplorasi, bonus tanda tangan dan penawaran bagi hasil sesuai dengan tingkat keekonomian (owner estimate) yang tercantum

Liputan6.com, Jakarta -  Pemerintah kembali menawarkan  Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi  (WK Migas) Konvensional Tahap I Tahun 2016. Penawaran WK Migas bertujuan untuk menambah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang akan meningkatkan penemuan cadangan migas nasional. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko mengatakan, jumlah WK Migas Konvensional yang ditawarkan sebanyak 14 WK. Ini terdiri dari 7 WK melalui mekanisme Penawaran Langsung dan 7 WK melalui mekanisme Lelang Reguler. Untuk menarik minat investor, pada penawaran WK kali ini pemerintah menerapkan skema baru, yaitu model lelang  open bid split.  Dengan begitu, investor dapat menawar bonus tanda tangan dan split bagi hasil. "Skema baru penawaran  WK Migas  Konvensional ini tetap berdasarkan kontrak kerja sama atau kontrak bagi hasil. Skema ini dimaksudkan untuk menggairahkan investasi di bidang hulu migas dan mengoptimalkan manfaat bagi negara," kata S

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi (WK Migas) Konvensional Tahap I Tahun 2016 dengan skema baru. Penawaran WK Migas ini disebut sebagai upaya untuk menambah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan meningkatkan penemuan cadangan migas nasional. Kementerian ESDM menyebutkan, jumlah WK Migas Konvensional yang ditawarkan sebanyak 14 WK yang terdiri dari 7 WK melalui mekanisme Penawaran Langsung dan 7 WK melalui mekanisme lelang reguler. Dikutip melalui laman resmi Kementerian ESDM, demi mendongkrak minat investor berpartisipasi pada Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2016, Pemerintah menerapkan skema baru, yaitu model lelang  open bid split . Melalui skema ini, investor dapat menawar bonus tanda tangan dan  split  bagi hasil. Pemenang lelang akan ditentukan berdasarkan penawaran terbaik berdasarkan usulan komitmen pasti eksplorasi, bo

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menawarkan wilayah kerja minyak dan gas (WK Migas) konvensional. Penawaran lelang WK migas ini adalah upaya pemerintah menambah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan meningkatkan penemuan cadangan migas nasional. Pengumuman penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2016 diumumkan pada Senin (18/7) di Jakarta. Jumlah WK Migas Konvensional yang ditawarkan adalah sebanyak 14 WK yang terdiri dari 7 WK melalui mekanisme penawaran langsung dan 7 WK melalui mekanisme Lelang Reguler. Untuk meningkatkan minat investor berpartisipasi pada Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2016, pemerintah menerapkan skema baru, yaitu model lelang open bid split. Investor dapat menawar bonus tanda tangan dan split bagi hasil. Pemenang lelang, sebagaimana dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin (18/7) akan ditentukan oleh penawaran terbaik berdasarkan usulan komitmen pasti eksplorasi, bonus tanda tanga

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat mengakui telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan aktivitas para penambang liar yang beroperasi di daerah tersebut. "Kami telah bekerja keras untuk menghentikan kegiatan penambangan secara ilegal. Tapi upaya itu rupanya hanya didengar saja tanpa ada upaya serius untuk menghentikan aktivitasnya," kata Kepala Bidang Pertambangan Umum, Dinas ESDM dan Pertambangan Provinsi Sulbar, Patrik Galampo di Mamuju, Rabu.  Menurutnya, upaya untuk menghentikan para pelaku Illegal Mining di Sulbar tersebut, akan terus dilakukan karena berpotensi merugikan negara. "Kami sudah melakukan beberapa hal dalam rangka menghentikan illegal mining di daerah ini diantranya melaporkan kepada pihak kepolisian," ujar Patrik. Selain melaporkan ke pihak yang berwajib, pihaknya juga melakukan sosialisasi UU nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba dan pertambangan umum serta melarang masyarakat m