ESDM SULBAR

Senin, 30 Mei 2016 07:10 WIB  | 4.573 Views Pewarta:  M Faisal Hanapi PLN (ANTARA) Mamuju (ANTARA News) - General Manajer PT PLN Wilayah Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, Wasito Adi meminta masyarakat agar melaporkan petugas PLN yang menjadi calo pemasangan meteran listrik. "Kami akui pelayanan kami masih kurang, karena adanya temuan Ombudsman Sulbar yang menemukan adanya pencaloan pemasangan listrik di wilayah Sulbar," kata Wasito Adi di Mamuju, Senin. Ia meminta agar masyarakat melaporkan ketika menemukan masih ada pencaloan pemasangan listrik karena itu tidak dibenarkan. Ia mengatakan oknum itu bisa dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diselesaikan secara hukum. "Pembayaran pemasangan meteran listrik dilakukan melalui Bank atau Kantor Pos tidak boleh melalui calo, karena itu tidak dibenarkan, kalau ada calo laporkan untuk ditindak secara hukum," katanya. Ia mengatakan, pelayanan PLN di wilayah Sulbar akan terus diperbaiki dan dimaksimalkan se

Pemerintah dan PT PLN (Persero) serius sukseskan pembangunan listrik 35.000 mega watt (MW), hal ini terlihat dari konsistensi yang ditunjukkan semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kendala yang ada. Bertempat di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dalam acara bertajuk pertemuan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) dan Pengembang listrik swasta. Menteri ESDM Sudirman Said, mengajak kepada seluruh perusahaan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) untuk melihat program pembangunan listrik 35.000 MW bukan sekedar project semata, namun sebuah movement atau gerakan untuk menerangi seluruh Indonesia. “Angka 35.000 MW itu bukan angka yang tiba-tiba muncul, tapi angka yang dihitung dengan cermat didasari dengan asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, jadi 35.000 MW bukan sekedar target tapi kebutuhan” tegas Menteri ESDM. Senafas dengan hal tersebut, PLN juga mengamini pernyataan dari Menteri ESDM, PLN terbuka untuk seluruh mas

Kamis, 9 Juni 2016 05:30 WIB Pewarta:  Aco Ahmad  "Listrik sering padam pada malam hari. Imbasnya, ummat Muslim yang melaksanakan ibadah shalat tarwih ... Mamuju (ANTARA Sulbar) - Masyarakat yang bermukim pada tiga kecamatan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dikeluhkan karena listrik sering padam saat malam hari. "Listrik sering padam pada malam hari. Imbasnya, ummat Muslim yang melaksanakan ibadah shalat tarwih terpaksa hanya menggunakan pelita untuk menerangi jemaah," kata Awi yang juga warga Kecamatan Papalang di Mamuju, Rabu. Menurut dia, tiga kecamatan yang mengalami layanan listrik buruk itu diantaranya Kecamatan Papalang, Sampaga dan Tommo. "Dari delapan kecamatan yang ada di Mamuju maka hanya tiga kecamatan ini yang tidak maksimal karena sering padam pada malam hari," ujarnya. Karena itu kata dia, jajaran PLN harus bisa memperhatikan keluhan konsumen ini. Apalagi, dalam suasana bulan Ramadhan maka layanan listrik tentu sangat dibutuhk

By  inspirasi bangsa  -   June 4, 2016 9       Ist JAKARTA, Inspirasibangsa (4/6) — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhir-akhir ini agresif dalam mengeluarkan sejumlah regulasi dalam rangka mengembangkan energi terbarukan yang dinilai masih belum terlalu dioptimalkan penggunaannya di Tanah Air. “Ada beberapa regulasi yang akan dikeluarkan, kenapa kami sekarang sangat agresif karena regulasi-regulasi itu salah satu alat untuk mendongkrak percepatan pengembangan energi baru terbarukan,” kata Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Maritje Hutapea dalam diskusi di Jakarta, Jumat. Apalagi, menurut dia, selama ini energi baru terbarukan diklaim secara bisnis relatif sulit berkompetisi dengan energi konvensional yang lebih laku dipakai di tengah masyarakat. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah juga mengeluarkan beragam aturan dengan harapan agar perbankan tertarik membiayai program energi baru terbarukan di berbagai daerah.

ON  02 JUNI 2016 . POSTED IN  PERWAKILAN SULAWESI BARAT Mamuju - Dalam rangka tindaklanjut penyelesaian laporan masyarakat terkait pelayanan PLN dan kondisi kelistrikan di wilayah Sulawesi barat, Rabu (18/05/2016) Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Barat, Lukman Umar, S Pd. M Si, Melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT PLN Wilayah Sulselrabar di Makassar, untuk melakukan koordinasi mengenai Laporan Masyarakat yang mengeluhkan pelayanan PLN ditingkat Daerah atau Rayon, selain itu Ombudsman juga melakukan Ekspos atau pemaparan hasil supervisi dihadapan General Manajer PT PLN Wilayah Sulselrabar. Lukman Umar mengatakan, kedatangannya ke Kantor PT PLN Wilayah Sulselrabar merupakan tindak lanjut koordinasi sebelumnya terkait penyelesain laporan warga terkait pelayanan kelistrikan di wilayah Sulawesi barat. “Agenda kami ini, menghadiri undangan resmi dari pihak PT PLN Wilayah Sulselrabar, dalam rangka koordinasi terkait beberapa laporan masyarakat, terkait kondisi kelistrikan di

Kalsel & Sulbar Sepakati Blok Sebuku Uploader: Wawan Surya Saputra | Jumat, 03 Juni 2016 - 12:44:39 WIB | dibaca: 33 pembaca | 0 Harian Umum Media Kalimantan, BANJARBARU, MK - Kesepahaman bagi hasil ekplorasi minyak dan gas bumi (migas) antara dua provinsi di Blok Sebuku, memasuki babak baru. Itu setelah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat membuat kesepakatan perjanjian kerjasama. Kamis (2/6), di ruang rapat Aberani Sulaiman, Komplek kantor Gubernur Kalsel di Jalan Aneka Tambang, Trikora, Banjarbaru, Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Kalsel DR Suhardjo menerima rombongan Pemprov Sulbar. Dalam pertemuan itu, kedua provinsi bersepakat membuat perjanjian kerjasama. “Kalsel dan Sulbar bersepakat membuat perjanjian terkait Participating Interest (PI) 10% untuk hasil migas di Blok Sebuku,” ujar Sihardjo. Ia menyebut, perjanjian kerjasama ini diselesaikan dulu, baru nanti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis operasional di masing-masing

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menawarkan 15 wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) baru di Jakarta, Jumat (27/5). Penawaran ini dilaksanakan berbarengan dengan penutupan Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition yang ke 40 (the 40th IPA Convec). Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Djoko Siswanto mengatakan 15 wilayah kerja yang ditawarkan terdiri atas 14 wilayah migas konvensional dan 1 wilayah migas nonkonvensional. Penawaran wilayah migas konvensional dilaksanakan melalui dua mekanisme: regular tender dan direct proposal. Blok migas konvensional yang ditawarkan melalui regular tender adalah South CPP (Onshore Riau); Oti (Offshore Kalimantan Timur); Suremana I (Makassar Strait); Manakarra Mamuju (Makassar Strait); South East Mandar (Offshore Sulawesi Selatan); North Aguni (Onshore Papua Barat); dan Kasuri II (Onshore Papua Barat). Sedangkan blok migas konvensional yang ditawarkan melalui mekanisme direct proposal