Langsung ke konten utama

Mitigas Bencana Sulawesi Barat



Mamuju - Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah yang dipengaruhi oleh jalur tektonik sehingga wilayah ini memiliki kerentanan tinggi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam geologi, baik berupa gempa bumi tektonik, gerakan tanah maupun banjir bandang. Dengan meningkatnya frekuensi kebencanaan di berbagai daerah akhir-akhir ini, menuntut pemerintah beserta seluruh elemen masyarakatnya perlu lebih mewaspadai fenomena alam tersebut. Masih segar dalam ingatan kita, kejadian banjir bandang di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa, tanggal 8 November 2012 yang menelan korban jiwa hingga 15 orang dan 2 orang dinyatakan hilang. Kejadian ini berlangsung sangat cepat sehingga penduduk tidak dapat berbuat banyak untuk segera mengungsi, kobran jiwa dan korban harta benda berupa rumah rusak dan areal perkebunan dan peternakan tidak dapat dielakkan.



Staf  Seksi Mitigasi Bencana Geologi, Dinas ESDM Sulbar Jamaluddin Tahir,ST. menjelaskan bahwa kejadian alam seperti yang terjadi di Sumarorong, merupakan bencana besar yang pernah terjadi di Sulawesi Barat karena menelan banyak korban jiwa. "Kabupaten Mamasa memang rentan terhadap bencana seperti tanah lonsor dan gempa dikarenakan sebagian besar wilayah ini merupakan wilayah pegunungan yang membentuk banyak lereng maupun tebing yang cukup terjal. Kejadian banjir bandang di Sumarorong, selain karena kemiringan tanah di wilayah tersebut, juga dipengaruhi penebangan pohon di daerah hulu yang akhirnya menimbulkan bencana banjir bandang. Atas kejadian tersebut Dinas ESDM Sulbar meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah wilayah rawan bencana, dan kita telah menghimbau kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk sedari dini mengantisipasi hal ini" ujar Jamal.(8/7)



Dinas ESDM Sulbar, setiap tahun memprogramkan kegiatan-kegiatan mitigasi kebencanaan, dan dalam pelaksanannya menggandeng pihak akademisi untuk memetakan dan memberikan masukan terhadap wilayah-wilayah yang rawan bencana.


Amiluddin Hasan, S.Sos

Kepala Bidang Geologi Dinas ESDM Sulbar, Amiluddin Hasan, S.Sos memaparkan bahwa sebagai upaya penanggulangan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam geologi di Sulbar maka Dinas ESDM Sulbar untuk tahun ini, akan melaksanakan kegiatan Focus Group Discusion (FGD) tentang Mitigasi Kebencanaan di Sulawesi Barat. "Kegiatan ini bekerja sama dengan teknik Geologi Unhas dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Bandung, dan bertujuan memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya Bencana Geologi, menganalisa dampak dan akibat bencana, serta melakukan rencana potensi untuk mengantisipasi pencegahan dan memaksimalkan mitigasi terhadap kemungkinan potensi bencana" ujar Amiluddin.

(Farid)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PETA GEOLOGI DAN SEBARAN POTENSI BAHAN TAMBANG SULBAR

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

PROSEDUR DAN KRITERIA PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)   PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015 A.     PENGERTIAN 1.       WP      (Wilayah Pertambangan) :  adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 2.       WPR (Wilayah Pertambangan)  : Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 3.       IPR : (Izin Pertambangan Rakyat) : adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas . B.      LATAR BELAKANG Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara goto

Teknologi PLTA Tumbuan Mamuju

Ilustrasi gambar pembangkit listrik Mamuju ESDM SULBAR - Pelaksanaan Ground Breaking proyek-proyek pembangunan di Sulawesi Barat sebagai pendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sulawesi dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diihadiri beberapa Menteri terkait, yang pelaksanaannya bertempat di rumah Adat Mamuju (10/2). Dalam Ground Breaking tersebut telah menetapkan pembangunan PLTA Tumbuan Mamuju dengan kapasitas 450 Mega Watt akan dibangun oleh PT. Hadji Kalla sebagai perusahaan nasional. Peresmian Proyek MP3EI di Sulawesi Barat Terkait pembangunan PLTA Tumbuan yang menjadi polemik di masyarakat khusunya yang bermukim di daerah aliran sungai Karama, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Konservasi Energi,Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Amrullah Said, ST. mengatakan teknologi yang digunakan pada PLTA Tumbuan menggunakan sistem Run of River  (ROR) yang artinya me