Pemkab Mamuju Koordinasi Kegiatan Eksplorasi Migas

Mamuju- Tekad Pemerintah Mamuju untuk memperhatikan pulau-pulau terluar khususnya kepulauan Balabalakang, terlebih ketika disekitar pulau tersebut berlangsung aktifitas eksplorasi migas yang kini dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama(KKKS) KrisEnergy, mendasari Asisten Bidang Pembangunan Kabupaten Mamuju, Nehru Sagena dan Kepala Bidang Migas Dinas ESDM Kabupaten Mamuju Taswin, melakukan koodinasi dengan Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Amri Ekasakti,ST. (06/01)

Nehru menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju akan konsen memperhatikan pulau-pulau terluar dan Bupati Mamuju telah menekankan untuk meminimalisir potensi sengketa dengan Provinsi Kalimantan Timur.

"Kami tidak menginginkan sengketa kepemilikan pulau Lerelerekang di Blok Sebuku terulang di Blok Tanjung Aru Kepulauan Balabalakang, sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju akan senantiasa melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap aktifitas ekplorasi migas yang berlangsung disana" ujar Nehru.

Plt Kepala Dinas ESDM, Amri Ekasakti, ST. sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju terhadap pengawasan kegiatan eksplorasi di Blok Tanjung Aru. Amri menjelaskan bahwa KKKS KrisEnergy yang beroperasi di Kepulauan Balabalakang memulai aktifitas ekplorasinya pada tahun 2014. Mereka telah melaksanakan kegiatan Sesismik 3D untuk mencari cadangan migas yang berlangsung antara bulan Maret hingga April tahun 2014, Dinas ESDM Sulbar masih menunggu hasil Seismik tersebut.

Amri melanjutkan terkait untuk menghindari potensi sengketa perebutan pulau seperti yang terjadi di Blok Sebuku, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menempuh sejumlah langkah-langkah konkrit seperti mendesak perubahan nama Blok Tanjung Aru menjadi Blok Balabalakang.

"Pada awal tahun 2014 lalu, Gubernur Sulawesi Barat telah meminta kepada Kementerian ESDM RI, untuk mengganti nama Blok Tanjung Aru menjadi Blok Balabalakang, guna menghidari polemik kepemilikan pulau Balabalakang, dan kami telah menempuh langkah-langkah untuk mempercepat proses perubahan nama blok migas tersebut dan informasi terakhir bahwa draf kontrak tinggal menunggu pengesahan dari Dirjen Migas" kata Amri.

Lebih jauh Amri meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Provinsi Sulbar untuk senantiasa memperhatikan sarana dan fasilitas dasar dan kesejahteraaan masyarakat di Kepulauan Balabalakang, seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan dan sarana transportasi, yang tujuannya agar masyarakat merasa diperhatiakan oleh Pemerintah Daerah.