TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT KEGIATAN HULU MIGAS DALAM PERUNDANG UNDANGAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU

1.      UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 33, yang berbunyi:

a.     Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

b.    Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

c.     Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

d.    Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

e.    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

2.      UNDANG-UNDANG

a)      UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

b)      UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

·         Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan 22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

·         Pasal 12 ayat (1) : Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepadaBadan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

·         Pasal 21 ayat (1): Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana (SKK Migas) dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.

c)      UU No. 39 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

d)      UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

3.      PERATURAN PEMERINTAH

a)      PP No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Ekplorasi dan Eksploitasi Minyakdan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai.

b)      PP No. 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syrat-syarat Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

c)      PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

·         Pasal 3 ayat 2 : Dalam penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.

·         Pasal 3 ayat 3 : Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensil mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.

·         Pasal 52 ayat 2: Penerimaan Negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas

a.      Pajak-pajak

b.      Bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai

c.       Pajak daerah dan retribusi daerah

·         Pasal 68 ayat 1: Wilayah Kerja Kontraktor yang belum digunakan untuk Eksplorasi dan Eksploitasi, untuk dapat digunakan untuk kegiatan selain eksplorasi dan eksploitasi oleh pihak lain setelah mendapatkan rekomenasi dari Menteri dan izin penggunaan dari Pemerintah Daerah setempat.

·         Pasal 76 ayat 1: Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat oleh Kontraktor dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

·         Pasal 95 ayat 1: Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan konsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang akan dikembangkan.

·         Pasal 95 ayat 2: Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh Informasi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dan Minyak dan Gas Bumi.

d)      PP No. 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 2004

e)      PP No. 55 Tahun 2009 tentang Perubahan I atas PP No. 35 Tahun 2004

f)       PP No. 42 Tahun 2002 tentang BP Migas diganti Perpres 9 Tahun 2013

g)      PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Lampiran dijelaskan tugas Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi, Sub Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi, masing-masing tugas:

                                            i.            Pemerintah

1.      Penetapan mekanisme penyampaian laporan produksi penghitungan (lifting) bagian daerah.

2.      Penetapan wilayah kerja kontrak kerja sama bidang minyak dan gas bumi.

3.      Penetapan standar dan norma untuk izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan.

                                          ii.            Pemerintah Daerah Provinsi

1.      Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.

2.      Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota.

                                        iii.            Pemerintah Daerah Kabupaten

1.      Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.

2.      Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas pada wilayah kabupaten/kota.

3.      Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.

4.      PERATURAN PRESIDEN          

a)      Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

b)      Perpres No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

c)      Perpres No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi Kegiatan Hulu Migas

5.      INSTRUKSI PRESIDEN

a)      Inpres No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional

6.      Peraturan Menteri ESDM

a)      Permen ESDM No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi & Tata Kerja SKK Migas

b)      Permen ESDM No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas

7.      Keputusan Menteri ESDM

a)      Keputusan Menteri ESDM RI No. 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak dan Gas Bumi.

·         Pasal 2 : Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

1.      Persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi;

2.      Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;

3.      Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut;

4.      Izin pembukaan Kantor Perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;

5.      Rekomendasi lokasi pendirian kilang;

6.      Izin pendirian depot lokal;

7.      Izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)

8.      Izin pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;

9.      Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;

10.  Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan, dan teknologi tinggi.

·         Pasal 3 Pedoman teknis permohonan dan pemberian persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 adalah sebagai berikut :

1.      Badan Usaha mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sekurang-kurangnya : a. bio data perusahaan; b. peta lokasi; c. izin lokasi; d. data mengenai pemanfaatan lahan; e. jaminan menaati ketentuan teknis.

2.      Apabila diperlukan Badan Usaha wajib melaksanakan presentasi teknis.

3.      Pemerintah Daerah memberikan Persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor setelah mendapat Rekomendasi dari Direktur Jenderal.

4.      Terhadap Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja

·         Pasal 4 Pedoman teknis permohonan dan pemberian Rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2 adalah sebagai berikut :

1.      Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sekurang-kurangnya :

a. biodata perusahaan;

b. data mengenai titik koordinat daerah yang akan digunakan;

c. data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;

d. peta Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor.

2.      Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.

3.      Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah memberikan Rekomendasi kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang guna mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.

·         Pasal 5 Pedoman teknis permohonan dan pemberian Izin mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 adalah sebagai berikut :

1.        Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan Izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak kepada Pemerintah Daerah dengan dilengkapi sekurang-kurangnya :

a. gambar konstruksi gudang/kontainer penyim-panan bahan peledak;

b. gambar tata letak gudang/kontainer penyim-panan bahan peledak;

c. peta situasi wilayah kerja;

d. jenis, berat serta ukuran peti/box bahan peledak yang akan disimpan;

e. Rekomendasi Direktur Jenderal;

f. Rekomendasi surat pernyataan tidak keberatan dari Kapolda setempat.

2.        Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi

3.         Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah memberikan Izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer penyimpanan bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut.

4.        Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.